Program MCP KPK, Ini Catatan Tim Korsupgah untuk Kabupaten Lebong

LEBONG RK - Menindaklanjuti program MCP atau Monitoring Center for Prevention KPK RI, Selasa (21/11) Pemkab Lebong menggelar rapat bersama tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah).

Dari rapat tersebut masih ada beberapa catatan yang diberikan dalam memenuhi  instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator pada MCP.

Sekretaris Kabupaten Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan dalam rapat tersebut 8 bidang area MCP sudah dibedah satu persatu. Banyak catatan-catatan yang diberikan untuk ditindaklanjuti dalam meningkatkan nilai MCP Kabupaten Lebong.

Salah satunya berkaitan dengan beberapa surat keputusan atau SK yang belum tuntas, peraturan kepala daerah atau Perkada, pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan diintern dan kepada masyarakat. Termasuk penguatan pada Inspektorat Lebong.

"Di Inspektorat,  Irban 4 itu harus diisi. Selain itu dari segi TPP maupun anggaran pada Inspektorat juga harus diperkuat, " kata Mustarani.

Meski demikian, Mustarani mengatakan jika saat ini perolehan nilai MCP Kabupaten Lebong sudah berada pada urutan ke tiga di Provinsi Bengkulu.

"Nilai kita sama dengan Kota Bengkulu, tapi secara urutan Kota Bengkulu diposisi kedua dan Kabupaten Lebong di posisi ketiga. Capaian ini jauh ada peningkatan karena sebelumnya Lebong berada diurutan bawah, " tambah Mustarani.

BACA JUGA:4 OPD Rapor Merah, Bupati Tekankan Hal ini

Dirinya memastikan catatan-catatan yang didapat akan segera mereka ditindaklanjuti untuk selanjutnya data-data yang diperlukan diinput untuk meningkatkan nilai MCP Kabupaten Lebong. Ditargetkan nilai MCP Kabupaten Lebong bisa diatas angka 75.

"Memang saat ini kita berada di posisi ke tiga di Provinsi Bengkulu. Tapi jika catatan ini tidak ditindaklanjuti tidak menutup kemungkinan akan digeser oleh daerah lain. Kita diberikan waktu hingga Januari 2024 untuk menginput data-data untuk meningkatkan nilai MCP, " demikian Mustarani.