Pencegahan Stunting Harus Libatkan Semua Pihak hingga Tingkat Desa
Kick Off Gerakan Nasional Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada Senin, 3 Juni 2024--GATOT/RK
Radarkoran.com - Upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga melibatkan semua pihak dan stakeholder terkait, terutama keterlibatan masyarakat hingga ketingkat desa dengan mengoptimalkan layanan kesehatan yang ada di desa seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Hal demikian disampaikan Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, saat kegiatan Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Senin 3 Juni 2024.
Denni menyebut, ditingkat provinsi sendiri, sebagai upaya penurunan angka prevalensi stunting, Pemprov Bengkulu telah melakukan langkah penting dengan pemeriksaan pada semua ibu hamil, balita dan calon pengantin di Bengkulu. Hal ini merupakan bagian dari Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dimulai hari ini dan akan berlangsung selama bulan Juni 2024.
"Jadi kita harapkan kegiatan seperti ini (Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, red) tidak hanya seremonial saja, tapi diharapkan betul-betul sampai ke tingkat desa. Karena desa yang lebih tahu keadaan penduduknya, maka pihak desa harus dilibatkan," tuturnya.
BACA JUGA:Penurunan Stunting, Wagub Rosjonsyah : Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Denni menyebut, anggaran dana desa dimungkinkan juga untuk membantu mengakomodir upaya penurunan angka stunting. Sebagai contoh, ada beberapa desa yang sudah memanfaatkan dana desa untuk membangun dapur sehat yang memberikan makanan bergizi kepada masyarakat yang tidak mampu.
"Untuk itu keterlibatan desa sangat penting. Jika tidak dilibatkan maka upaya penurunan prevalensi stunting tidak dapat tercapai dengan baik," imbuhnya.
Selain itu, seluruh fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan milik pemerintah yang ada di daerah dapat dimanfaatkan untuk melayani upaya penurunan stunting. Serta para petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat mengajak masyarakat untuk mencegah stunting.
"Maka kita imbau dan berharap semua pihak dapat mengajak masyarakat kita untuk bersama-sama mencegah stunting di wilayah ini," tambahnya.
Lebih lanjut, stunting sendiri merupakan permasalahan kekurangan gizi utama balita Indonesia saat ini. Stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama dan penyakit infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Selain itu, kejadian stunting pada balita juga erat kaitannya dengan status kesehatan ibu pada saat hamil dan masa sesudah hamil.
Diketahui, prevalensi stunting pada balita di Indonesia penurunannya masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, pravalensi stunting di Bengkulu tahun 2023 sebesar 20,2 persen. Sementara untuk tingkat nasional sebesar 21,5 persen.
Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu, H. Redhwan Arif menjelaskan Gerakan Gerakan Nasional Intervensi Serentak Pencegahan Stunting ini dilakukan dalam berbagai rangkaian aksi bersama seperti pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi dan intervensi bagi ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan.
BACA JUGA:Penurunan Stunting Jadi Indikator Kinerja Pemprov Bengkulu
Selain itu, dalam gerakan yang dilaksanakan, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan melalui program baru berupa Wajah Baru Posyandu (Warupo) Bengkulu yang melayani semua kelompok umur.