Mereka mendasarkan pada bunyi bab 3 UUD di perubahan ke 14. Anda sudah tahu bunyi pasalnya.
Memang ada 3 hakim yang tidak setuju di pemungutan suara, tapi 4 hakim lainnya setuju. Mahkamah memberikan kesempatan pada Trump untuk banding ke mahkamah agung federal. Batas waktunya 4 Januari depan.
Tiga hakim yang tidak setuju itu berpendapat bahwa Trump tidak memenuhi syarat dikenakan pasal itu. "Itu cocok untuk pejabat yang diangkat. Sedang Trump adalah pejabat yang dipilih rakyat".
Perubahan UUD ke-14 itu sendiri punya latar belakang khusus: Waktu itu Amerika baru saja dilanda perang sipil. Sebanyak 13 negara bagian memisahkan diri. Mereka membentuk negara Konfederasi Amerika. Di tahun 1861. Di zaman Presiden Abraham Lincoln.
Lincoln memerangi mereka. Menang. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran konstitusi dilakukanlah perubahan UUD ke-14.
Sungguh ini Natal dan tahun baru yang menyesakkan bagi Trump dan tim.
Masalah hukum yang ia hadapi banyak sekali. Dua yang di New York juga sudah menjelang putusan. Pun yang di Georgia. Banyak lainnya menunggu sidang.
Bagi Trump, CREW adalah batu dalam sepatu.
BACA JUGA:Utang Emas
Yang menjabat CEO di CREW saat ini seorang ahli hukum lulusan sekaligus dua universitas terkemuka di Amerika: Yale dan Stanford University. Juga pernah berkarir di kementerian hukum. CREW --Citizens for Responsibility and Ethics in Washington-- bukan pekerjaan sampingan baginya.
Namanya: Noah Bookbinder.
"Keputusan di Colorado itu tidak hanya bersejarah tapi juga agar demokrasi terjaga di masa depan," katanya kepada media di sana.
CREW menilai Trump adalah presiden yang paling korup dan paling tidak menjaga etika.
Laporan CREW soal Trump sebanyak 3.700. Semua menyangkut penyalahgunaan wewenang dan conflict of interest antara jabatan dan bisnis pribadinya.
CREW memang menyorot juga presiden dan anggota DPR dari Demokrat tapi lembaga ini dinilai memiliki kesamaan ideologi dengan partai Demokrat.
Bahkan terang-terangan CREW didirikan sebagai imbangan atas kuatnya lembaga sejenis yang berideologi mirip partai Republik.