Radarkoran.com - Pemerintah melalui Kemendikdasmen memiliki wacana untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN). Hal ini pun mendapat tanggapan dari pakar pendidikan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.
Prof. Fauzi angkat bicara terkait kemungkinan ujian nasional yang sudah dihapuskan, berpeluang kembali diberlakukan bagi siswa, untuk dinyatakan lulus sekolah. Dirinya menilai bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa saja, berdasarkan hasil kajian.
"Ya, melihat perkembangan pendidikan, tentunya setiap kebijakan ada masanya untuk dievaluasi. Dahulu kebijakan menghapus UN juga berdasarkan hasil kajian dan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan, yang salah satunya adalah mengenai UN," ujar Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Saizu Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, pada Selasa 5 November 2024.
Lebih lanjut menurut dia, ketika itu UN menjadi instrumen yang melahirkan kultur pendidikan yang serba instan, sehingga aktivitas belajar pun ikut serba berorientasi skor atau nilai. Sehingga pada ujungnya pelajar maupun guru lebih intens untuk belajar soal-soal ujian.
Oleh karena itulah, pendidikan menjadi sangat tereduksi oleh praktik-praktik yang sangat praktis dan pragmatis untuk semata-mata mengejar skor ujian. Sehingga dengan demikian proses pendidikan menjadi tidak bermakna pada pembentukan manusia, karena dinilai lebih berorientasi pada pencapaian skor.
"Karena itu yang terjadi, pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan cenderung hanya formalitas. Sehingga yang terjadi, anak-anak lebih intens les, kursus, try out, mengerjakan soal-soal dari pada pendidikan yang substantif," paparnya.
BACA JUGA:DPR: Jangan Ada Lagi Gaji Guru Honorer Kurang Manusiawi
Dirinya juga menilai, kondisi tersebut menjadi alasan menghapus UN dengan semangat melahirkan pendidikan yang lebih berorientasi ke proses dan hasil, sehingga terbentuk manusia dengan identitas yang lebih substantif sebagai manusia yang terdidik. Akan tetapi setelah sekian tahun perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap penerapan kembali UN.
"Dalam pikiran saya, memang hari ini dengan tiadanya UN, realitas yang dihadapi motivasi belajar anak-anak menjadi kurang terarah. Orangtua dan para pendidik menjadi kurang kuat dalam mendorong dan menciptakan iklim belajar yang lebih sportif, lebih sungguh-sungguh, dan lebih kerja keras," jelasnya.
Hal itu merupakan realitas yang sering kali dikeluhkan oleh banyak pihak, sambung Prof. Fauzi, lantaran pelajar mungkin berpikir semuanya naik kelas dan semuanya akan lulus. Selanjutnya standardisasi pendidikan harus jelas dan salah satu instrumen untuk memenuhinya berupa asesmen, ujian atau penilaian, sehingga dapat diketahui mutu pendidikan dan capaian hasil belajar yang dimiliki peserta didik.
Nah, terkait wacana penerapan kembali UN perlu dan harus dilakukan melalui kajian secara komprehensif, mendalam, dan dengan skema yang jelas, agar kebijakan tersebut tidak semata-mata langsung diubah kembali.
Prof. Fauzi juga mengharapkan ketika hasil kajian menyimpulkan bahwa UN menjadi salah satu instrumen yang perlu dilaksanakan kembali, jangan sampai pelaksanaannya kembali malah seperti sebelumnya. Di mana memunculkan kultur belajar yang tidak positif sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak, sehingga muncul kebijakan menghapusnya.
"Iya, pada prinsipnya kebijakan evaluasi, kemudian diterapkan kembali, itu bukan merupakan hal yang tabu di dunia pendidikan. Tetapi setiap perubahan itu harus diimbangi juga dengan peningkatan dalam segala bidang," tegasnya.
Ketika UN kembali diterapkan, pemerintah juga harus betul-betul mengawal ketersediaan dan ketercukupan standardisasi pendidikan secara keseluruhan.
Contohnya, standardisasi guru karena dengan adanya UN akan ada penyeragaman, sehingga standardisasi guru harus benar-benar dikuatkan.