Di antara yang jaga posko itu yang paling menegangkan adalah caleg yang dari dapil Madura. Khususnya caleg DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.
Di Madura, ujar salah satu caleg DPRD Jatim, suara yang dihitung dulu adalah DPRD kabupaten. Setelah itu barulah hasil Pilpres.
Kenapa begitu?
BACA JUGA:Nomor Dua
''Karena dua jenis Pemilu itulah yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat,'' katanya. ''Kami di Madura sepakat seperti itu,'' ujar caleg yang mencoblos di Sumenep itu.
Itu juga dibenarkan Mathur, caleg DPRD Jatim dari Bangkalan. Mathur incumbent. Ia mewakili Partai Bulan Bintang. Se-Jawa, Mathur satu-satunya anggota DPRD provinsi dari partainya Yusril Ihza Mahendra itu.
''Sampai sekarang saya masih di posko,'' ujar Mathur. ''Kelihatannya sih saya bisa terpilih kembali,'' ujarnya. Mathur adalah anggota DPRD Jatim paling kritis menyoroti soal korupsi di Jatim.
Beda dengan suara DPRD Kabupaten dan Pilpres, suara untuk DPR, DPD, dan DPRD provinsi tidak pakai dihitung. ''Kami menerima langsung hasil rekap,'' ujar Mathur.
Yang merekap itu adalah kepala desa. Suka-suka kepala desa: siapa, dari partai apa, akan dapat berapa suara. ''Calon yang datang ke kepala desa akan dapat suara,'' katanya. Kalau yang datang tiga orang, suara dibagi tiga itu. Siapa dapat berapa.
Yang seperti itu sudah tradisi di Madura. Pun di Pemilu yang lalu-lalu. ''Kali ini kelihatannya lebih parah,'' katanya.
Inilah akhir pekan yang menegangkan bagi para caleg. Hari-hari inilah saling sepak dan saling rangkul terjadi di antara mereka.
Yang satu kandang saling endus dan sepak. Yang beda kandang saling lempar mercon.(Dahlan Iskan)