Pilkada 2024! Sulit Bagi Muhammadiyah Kepahiang Bersikap Netral, Begini Penjelasannya

Reporter: Iyus Ismail |

Editor: Candra Hadinata |

Jumat , 27 Sep 2024 - 17:07

TERBAIK : Muhammadiyah Kepahiang sulit untuk bisa bersikap netral pada Pilkada 2024, karena ingin memilih pemimpin terbaik.--YUS/RK

pilkada 2024! sulit bagi muhammadiyah kepahiang bersikap netral, begini penjelasannya                             radarkoran.com - pimpinan daerah muhammadiyah kepahiang menegaskan bahwa perserikatan bersikap independen pada pilkada 2024 yang tinggal dua bulan lagi. tidak dipungkiri, sulit bagi organisasi massa berlambang matahari itu untuk bersikap netral lantaran ingin memilih pemimpin yang terbaik untuk daerah dan masyarakat.
tapi mereka ingin tetap independen tanpa terjerumus tarik-menarik kepentingan politik.
ini ditegaskan sejumlah tokoh pimpinan daerah muhammadiyah (pdm) kepahiang dalam diskusi permohonan silaturahmi dan audensi dari bacalon bupati dan wakil bupati kepahiang, posisi dan peran muhammadiyah dalam kontestasi pilkada serentak 2024.
wakil ketua vii pimpinan daerah muhammadiyah kepahiang, drs. a rohim m.pd menegaskan, muhammadiyah memiliki peran profetik untuk mengawal agenda pesta demokrasi pemilukada serentak tahun 2024. 
peran profetik itu tercantum dalam visi-misi besar muhammadiyah sebagai perserikatan yang ikut merumuskan calon pemimpin masa depan serta kebijakan yang berpihak kepada publik.
baca juga:pilkada 2024, siapa kandidat didukung pd muhamadiyah kepahiang?
"peran muhammadiyah juga diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan parpol, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara," kata a rohim kepada radarkoran.com, jumat 27 september 2024.
a rohim menambahkan, khittah muhammadiyah telah ditegaskan sejak tahun 1971 tidak memiliki hubungan organisatoris dan tidak memiliki afiliasi dengan suatu parpol mana pun. 
hal ini ditegaskan melalui muktamar 1978 di surabaya di mana muhammadiyah adalah jaringan independen yang tidak menjadi bagian dari partai mana pun, baik dengan oligarki, pejabat, maupun pihak manapun.
"muhammadiyah tidak bisa bersikap netral dalam pilkada kali ini. muhammadiyah bersikap independen karena dulu sejarahnya pada pilpres 2004 pernah mendukung kader terbaiknya untuk maju pilpres. 
sekarang pun tiga calon kepala daerah kepahiang kader muhammadiyah terbaik, sehingga sikap muhammadiyah adalah independen," katanya.
baca juga: statistik unggulkan riri-ujang di pilkada kepahiang
masih menurut wakil ketua vii, sikap independen artinya adalah merdeka dan tidak terpengaruh dengan pemilik modal, tidak bisa dipengaruhi oleh pejabat publik level nasional, dan independensi muhammadiyah selama pilkada tidak akan bisa dipengaruhi.
"kalau ada hubungan yang mutual itu persoalan yang lain. yang jelas, kami tidak akan menyatakan dukungan secara terbuka terkait pilkada. ini yang harus menjadi catatan penting karena muhammadiyah memosisikan diri sebagai kelompok kekuatan moral," tuturnya.
meskipun memiliki sikap moral yang independen, muhammadiyah kepahiang tetap berjuang untuk kader-kader terbaiknya untuk bisa duduk menjadi bd 1 kepahiang. 
"muhammadiyah tidak antipati pada politik dan menilai politik sebagai sesuatu yang kotor. justru, mereka tetap bersikap kritis kepada pemerintah dengan memberikan kritik yang konstruktif tanpa terpengaruh dengan pihak manapun," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 28 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan