IPS Pemkab Rejang Lebong Meningkat

Radarkoran.com - Indeks Pembangunan Statistik atau IPS Kabupaten Rejang Lebong meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu diketahui dari penyerahan laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang dilakukan BPS kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rejang Lebong.

Laporan hasil evaluasi EPSS 2024 secara langsung diserahkan Kepala BPS  Rejang Lebong Rialdo Eka Putra kepada Kepala Diskominfo Rejang Lebong, Rephi Meido Satria didampingi Kabid Statistik dan Persandian, Dedi Maryanto beserta jajaran.

Usai menerima laporan tersebut, Kabid Statistik dan Persandian, Dedi Maryanto mengatakan berdasarkan laporan nilai indeks hasil EPSS 2024 menurut domain dan jenis instansi pemerintahan, IPS Pemkab Rejang Lebong naik dari tahun lalu.

"Tahun lalu nilai IPS kita 1.6. Alhamdulillah di tahun 2024 ini nilai IPS kita naik menjadi 2.62," ujar Dedi.

Hasil ini kata Dedi, tidak lepas dari kontribusi dan kolaborasi yang baik antara BPS Kabupaten Rejang Lebong dengan Diskominfo Kabupaten Rejang Lebong.

BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Bentuk UPTD PPA, Ini Tujuannya

"Kenaikan IPS ini sangat membanggakan bagi kami. Saya mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh Bidang Statistik dan Persandian serta dapat menjadi kebanggan Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong," tutupnya.

Untuk diketahui EPSS merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Keluaran EPSS adalah IPS yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing – masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.  Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek.

IPS sendiri merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) general untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.