Disperkop UKM Jemput Program Bidang Perdagangan
Kabid Perdagangan Disperkop UKM Kepahiang Abdullah, SE --RYAN/RK
Radarkoran.com - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperkop UKM) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bnegkulu, memastikan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan.
Bukan tanpa dasar, Kepala Dinas Perdagangan, Kop dan UKM Kepahiang Jan Johanes Dalos, S.Sos melalui Kabid Perdagangan Abdullah, SE mengatakan koordinasi tersebut bertujuan dalam rangka menjemput program dan kegiatan pada bidang perdagangan. Utamanya ialah peningkatan infrastruktur pada sektor perdagangan.
"Kita akan melakukan jemput bola, program pada bidang perdagangan. Khususnya pada insfrastruktur, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Selanjutnya, Abdullah juga menjelaskan jika sejauh ini banyak program yang belum terealisasi pada sektor perdagangan. Salah satu contohnya adalah mengenai revitalisasi Pasar Kepahiang dan revitalisasi Pasar Merigi yang sejak tahun 2022 diusulkan menjadi pasar semi modern, kemudian rehabilitasi pasar-pasar tradisional yang ada ditingkat kecamatan.
"Sampai saat ini kita belum mendapatkan info terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) khusus perdagangan untuk tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang, sementara kita masih berkoordinasi aktif ke Kementerian Perdagangan terkait dengan program dan kegiatan untuk daerah tahun mendatang," jelas Abdullah.
BACA JUGA:PLN ULP Kepahiang Pastikan Tak Ada Pemadaman Listrik di Hari Pencoblosan
Menurutnya, infrastruktur di bidang perdagangan sendiri saat ini tentu dibutuhkan bagi daerah. Terlebih terhadap pengelolaannya, sebab akan menyumbang pendapatan asli daerah dan sektor retribusi pasar.
Peningkatan infrastruktur pembangunan pasar ini, juga merupakan salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk membenahi pasar-pasar yang ada saat ini. Salah satunya membenahi Pasar Kepahiang menjadi pekerjaan rumah bagi organisasi perangkat daerah terkait.
"Pada sektor insfrastruktur tidak kalah pentingnya, terlebih terhadap pengelolaannya, sebab ini berkaitan dengan pendapatan daerah," pungkasnya.