Armada Kebersihan di Kepahiang Terancam Tidak Beroperasi, Ini Penyebabnya

Radarkoran.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, menjadi salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah ini yang terdampak pemangkasan anggaran pada RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2025.

Bahkan, karena terjadinya rasionalisasi anggaran tersebut, armada kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup terancam tidak bisa beroperasi. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala DLH Kabupaten Kepahiang, Swifanedi Yusda, S.Hut pada Jum'at 29 November 2024.

Dia menjelaskan, dalam RAPBD TA 2025 alokasi anggaran total yang dialokasikan pada organisasi yang dipimpinnya sebesar Rp 6,1 miliar. Angka tersebut jauh menurun dari total anggaran pada tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp 9 miliar. 

"Anggaran yang dialokasikan untuk kita Dinas Lingkungan Hidup, itu keseluruhan karena sudah termasuk gaji ASN, pembiayaan gaji, operasional, ATK dan lainnya kebutuhan instansi. Namun karena pengurangan anggaran tersebut, armada kebersihan terancam tidak bisa beroperasi," kata Swifanedi.

Sedikitnya anggaran yang dialokasikan, sambung Swifanedi, tentunya berdampak pada pembiayaan maupun kebutuhan operasional Dinas Lingkungan Hidup kedepannya. Termasuk pembiayaan operasional bahan bakar armada angkutan sampah. Sebab itu pula harus dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan anggaran yang tersedia," paparnya.

BACA JUGA: MIS 01 Kepahiang Gelar Simulasi ASAS Ganjil Berbasis Android

"Kami juga sedang menyiasati kebutuhan anggaran dengan minimnya anggaran yang tersedia tahun depan. Karena dengan kondisi anggaran yang ada maka

armada kebersihan terancam tidak bisa beroperasi," ujar Swifanedi lagi.

Bukan itu saja, dirinya disinggung keberadaan tenaga harian lepas, mengingat Dinas LH merupakan OPD dengan THL terbanyak. Dan dengan ketersediaan anggaran yang minim, THL Kebersihan terancam dipangkas besar-besaran. Terkait pengurangan tenaga harian lepas, sejatinya Swifanedi mengaku belum bisa berkomentar banyak. 

"Yang jelas, melihat minimnya anggaran yang ada, kita juga belum tahu pasti bagaimana nasib tenaga harian lepas kebersihan," demikian Swifanedi.