MenPAN-RB Rini: Birokrasi Sebagai Mesin Pembangunan

Radarkoran.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan bahwa birokrasi adalah mesin pembangunan, sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal. 

"Reformasi birokrasi fokus pada upaya efisiensi internal, serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi," kata MenPAN-RB Rini pada Minggu 1 Desember 2024.

Lebih lanjut menurut Menteri Rini, reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan itu, papar Menteri Rini, harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. 

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human based governance dan transformasi digital. Sejauh ini, pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan, baik di kementerian/ lembaga maupun di provinsi/kabupaten/kota," paparnya.

Menurut dia, rata-rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada tahun 2023 sebesar 76,81, selanjutnya pada tahun 2014 tercatat 52,31. Sementara itu, pada provinsi sebesar 69,71 sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 dari sebelumnya 55,97. 

BACA JUGA:Pelamar PPPK 2024 Tahap II Kabupaten Mukomuko Masih Nol

Gambaran lima tahun terakhir reformasi birokrasi Indonesia, lanjut Menteri Rini, juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (Tahun 2017) serta kembali naik ke 73 (Tahun 2022) untuk Government Effectiveness, serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (Tahun 2019) menjadi ke-54 (Tahun 2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (Tahun 2017) menjadi peringkat 64 (Tahun 2024). 

Keempat, peringkat Indonesia di dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. "Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Menteri Rini.