Disnakertans Sosialisasi JKP hingga Satu Data Ketenagakerjaan

Radarkoran.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong terus mengintensifkan upaya pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Hal itu dilakukan dengan melakukan koordinasi sekaligus sosialisasi kepada sejumlah perusahaan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta pentingnya penerapan satu data ketenagakerjaan.

Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan seluruh perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan. Hingga berita ini diturunkan, tercatat ada 124 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lebong.  Namun, Disnakertrans baru mampu melakukan kunjungan ke 4 perusahaan.

Kabid Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Lebong Riko Tandean menyampaikan harapannya agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah ini turut mendukung pembangunan daerah dengan cara memprioritaskan tenaga kerja lokal. Aturan yang berlaku mewajibkan setiap perusahaan mempekerjakan minimal 30 persen penduduk lokal dari total karyawan yang direkrut. 

BACA JUGA:Bupati Fikri Ditunjuk Jadi Korwil APKASI Bengkulu

"Kami berharap perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal ketika ada lowongan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi pengangguran tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi ini juga menjadi sarana memperbaiki data ketenagakerjaan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan memantau perkembangan sektor industri. 

"Program JKP memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan perusahaan memahami kewajiban mereka, dan pekerja pun mengetahui hak-haknya," tambahnya.

Disnakertrans Lebong mengajak seluruh pihak, termasuk pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat luas, untuk bersama-sama menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat. 

"Dengan kepatuhan pada aturan, pemenuhan hak pekerja, dan prioritas bagi tenaga lokal, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong dapat berjalan lebih cepat dan inklusif," singkatnya.