Reses, Edwar Samsi: Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Masih Prioritas

KEPAHIANG RK - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Kepahiang, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, dari hasil reses yang dilaksanakannya di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang ada banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Turun di daerah pemilihannya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ini menampung aspirasi masyarakat baik pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga persoalan sosial lainnya.

Disampaikan Edwar, aspirasi masyarakat tersebut akan ditampung dan diperjuangkan pada APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024 perubahan mendatang. Masalah yang berkaitan dengan usulan masyarakat untuk menjadi perhatian dan masalah dasar bagi pemerintah setempat ini terkait bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Salah satunya disampaikan Darwis warga Desa Karang Endah, ia mengungkapkan sebagian besar masyarakat desa setempat adalah petani padi, hanya saja belum didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang memadai. Seperti bendungan air yang mengaliri aliran persawahan.

"Kami berharap Pemerintah Provinsi melalui program dan kegiatan yang mensejahterakan masyarakat dapat membantu para petani sawah yang ada di Kepahiang ini, tidak hanya masalah bangunan bendungan dan irigasi, tapi juga bantuan bibit padi dan pupuk," ungkap Darwis.

Kemudian, Lurah Pasar Ujung Jahidin, S.Km juga berkesempatan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui dirinya, yakni terkait dengan pemerataan bantuan penerima iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurutnya, tak sedikit warga Kelurahan Pasar Ujung yang masih membutuhkan iuran jaminan kesehatan tersebut.

Selain BPJS, ia mengusulkan terkait pembangunan drainase yang menjadi kewenangan Pemprov Bengkulu, dan sebagian masyarakat yang membutuhkan bantuan bedah rumah.

"Warga yang mengusulkan PBI BPJS Kesehatan ini apakah langsung aktif atau bagaimana, karena banyak warga yang meminta rekomendasi dari Kelurahan Pasar Ujung terkait dengan hal ini. Kalaulah ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu, izinkan kami untuk berkoordinasi terkait alurnya, karena masyarakat akan sangat terbantu sekali dengan ini," sampai Jahidin.

Menanggapinya, Edwar Samsi mengatakan jika Komisi IV membidangi 17 mitra kerja akan menindaklanjuti usulan-usulan masyarakat, apa yang menjadi persoalan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga sosial lainnya menjadi prioritas. Terkait sarana infrastruktur pertanian, dikatakan Edwar pemerintah desa dapat mengajukan proposal ke Pemprov Bengkulu yang ditembuskan kepada dirinya, agar nantinya kewenangan pembangunan bendungan maupun irigasi yang mengaliri lahan persawahan warga dapat diambil alih Pemprov.

"Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tak terkecuali masalah infrastruktur sarana pertanian akan kita tindaklanjuti pada Dinas PUPR maupun instansi terkait. Kemudian, terkait PBI BPJS Kesehatan kita minta baik pemerintah desa dan pemerintah kelurahan, data warga yang benar-benar urgent membutuhkan pengobatan agar secepatnya kita urus PBI BPJS Kesehatannya," jelas Edwar.

BACA JUGA:Edwar Samsi: BPJS PBI Harus Dirasakan Masyarakat Manfaatnya

Menanggapi usulan bedah rumah, dilanjutkan Edwar, bahwa kewenangan program bedah rumah dapat ditangani oleh Baznas, Dinas Sosial, Dinas PUPR atau Perkim. Menurutnya, jikapun ditingkat kabupaten kuotanya terbatas, ia meminta agar proposal diajukan pada Pemprov Bengkulu, Baznas,Dinas Sosial atau pun Dinas Perkim yang ditembusi pada dirinya untuk segera dikoordinasikan realisasinya.

"Kita sangat memperhatikan masyarakat yang membutuhkan, seperti halnya bantuan bedah rumah, saya siap koordinasikan baik pada Baznas, Dinsos ataupun Dinas Perkim dengan harapan dapat membantu warga kita yang butuh bedah rumah," tutup Edwar.