Developer Perumnas Wajib Sediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Sabtu , 04 May 2024 - 19:51

PERUMNAS : Kabid Aset BKD Kepahiang, Herwin Noviansyah, SE, MM mengatakan, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi developer jika ingin menyerahkan aset Perumnasnya ke pemerintah kabupaten. --EPRAN/RK

developer perumnas wajib sediakan prasarana, sarana dan utilitas                            radarkoran.com - di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu sudah banyak perumahan nasional (perumnas), yang berdiri di sejumlah lokasi. pembangunan perumnas tidaklah mudah, karena pengembang atau developer diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan. 
karena untuk melakukan pembangunan perumnas, pengembang atau developer wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. di kabupaten kepahiang sendiri, tidak diketahui secara pasti apakah prasarana, sarana dan utilitas disediakan seluruhnya oleh pihak developer atau hanya sebagian saja. 
di dalam peraturan bupati (perbup) nomor 028-18 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman, semuanya sudah ditetapkan.
salah satunya, kalau perumnas belum diserahkan ke pemkab kepahiang, maka pembiayaan pemeliharaan sebelum diserahkan ke pemerintah kabupaten, masih menjadi tanggung jawab pengembangan. 
dengan itu pula benar adanya jika terjadi bencana alam di lokasi perumnas, sementara perumahan tersebut belum diserahkan ke pemerintah, maka masih menjadi tanggung jawab pihak pengembang atau developer untuk melaksanakan pemeliharaannya.
sebaliknya, jika perumnas tersebut telah diserahkan ke pemerintah, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah. 
kepala badan keuangan daerah (bkd) kepahiang, jono antoni, s.sos, mm melalui kabid aset, herwin noviansyah, se, mm mengatakan, soal penyerahan aset perumnas dari pengembang atau developer ke pemkab kepahiang sudah diatur di dalam perbup nomor 028-18 tahun 2021.
"jadi ketika ada pengembang atau developer yang ingin menyerahkan aset perumnas ke pemkab kepahiang, maka harus sesuai dengan perbup yang sudah ditetapkan," kata herwin, sabtu 04 mei 2024. 
baca juga:perumnas di kepahiang longsor, satu rumah terdampak, siapa yang bertanggung jawab, developer atau pemkab?
dipaparkan herwin, di dalam perbup nomor 028-18 tahun 2021 tersebut pasal 5 disebutkan, setiap developer wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan ketentuan sesuai dengan uu yang berlaku.
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembangan perumnas harus sesuai dengan izin penggunaan pemanfaatan tanah (ippt) yang disahkan oleh bupati/pejabat yang ditunjuk. 
penyediaan prasarana, sarana serta utilitas perumahan sebagimana dimasud pada ayat 2 ditetapkan dalam site plan (rencana tapak) yang sudah disahkan dinas pupr.
"selanjutnya lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan diserahkan harus bersertifikat. penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh pemerintah, diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh bupati. ya seluruh mekanisme atau alur tersebut harus dijalankan sesuai dengan perbup," papar herwin. 
selain itu juga dijelaskan di dalam pasal 6, disebutkan prasarana yang dimaksud meliputi jaringan jalan dan jaringan drainase. sementara sarana meliputi sarana pelayanan umum, pendidikan, transporttasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, dan olahraga. kemudian, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sarana parkir dan pos keamanan. 
sedangkan utilitas meliputi, jaringan air bersih, jaringan limbah dan instalasi pengolaan limbah, jaringan lampu penerangan jalan umum (lpju), jaringan persampahan dan sarana pemadam kebakaran. 
"hal yang juga penting, setiap pengembang kawasan perumahan wajib penyediakan ruang terbuka hijau atau rth minimal 5 persen dari luas perumahan yang dimohonkan," demikian herwin.
baca juga:selain jalan, perumnas griya asri 01 bogor baru juga butuh drainase
baru 2 perumnas diserahkan 
untuk diketahui, dari puluhan lokasi yang sudah dibangun perumnas di kabupaten kepahiang, ternyata baru 2 lokasi yang diserahkan ke pemkab kepahiang. keduanya berada di wilayah kecamatan kepahiang, yakni perumahan pesona yang berada di desa taba tebelet dan perumahan griya asri yang berada di desa bogor baru. 
sementara itu perumnas yang lainnya belum diserahkan ke pemkab kepahiang, yang secara otomatis asetnya belum tercatat sebagai aset daerah. dengan demikian, keberadaan perumnas yang belum diserahkan ke pemerintah kabupaten masih menjadi tanggung jawab developer.
yang artinya pula, kejadian bencana alam yang terjadi di lokasi-lokasi perumahan di kabupaten kepahiang seperti di perumnas barokah perdana desa kute rejo dan di perumnas raflesia kelurahan dusun kepahiang, masih jadi tanggung jawab developer untuk penanganannya.  
dpmptsp kabupaten kepahiang mencatat per mei 2023 lalu, ada 27 lokasi izin perumahan yang diterbitkan yang tersebar di sejumlah kecamatan, yang dimiliki oleh 21 perusahaan.
di antaranya di kecamatan kepahiang berada di desa tebat monok serta desa kelilik, kelurahan padang lekat, dan ada juga di kelurahan dusun kepahiang, desa taba tebelet hingga di sejumlah desa serta kecamatan lainnya.
dalam proses pendirian perumnas, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan selaku pihak pengembangan. untuk kelengkapan perusahaan meliputi perseroan terbatas (pt), mempunyai tenaga ahli bangunan gedung (ska), serta anggota assosiasi pengembang perumahan. 
selain itu perusahaan juga diwajibkan untuk mengantongi sejumlah perizinan di antaranya nib blbi perumahan, sbu, sertifikat standar kbli bangunan gedung untuk perusahaan yang membangun sendiri, persetujuan lingkungan, pertimbangan teknis bpn, kkpr, rekomendasi file banjir, site plant. terakhir adalah persetujuan bangunan gedung atau pbg.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 5 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan