Pemkab dan DPRD Kepahiang Gelontorkan Rp 13 Miliar untuk Pertanian
JUBIR : Bambang Asnadi Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang. --DOK/RK
KEPAHIANG RK - Melalui APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang dan DPRD Kepahiang menggelontorkan anggaran sebesar Rp 13 miliar untuk menunjang pertanian. Hal ini diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Kepahiang, Bambang Asnadi.
Kepada wartawan Radar Kepahiang, Minggu (3/12) Bambang Asnadi menerangkan, pada proses pembahasan anggaran yang dilakukan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar DPRD Kepahiang menekankan anggaran yang diakomodir adalah usulan atau kegiatan yang prioritas daerah.
"Untuk mendukung dan menunjang program pertanian yang sudah pasti menyentuh segenap lapisan masyarakat, pagu anggaran untuk pertanian pada Dinas Pertanian dianggarkan Rp 13 miliar," ungkap Bambang Asnadi.
Hanya saja, terkait program pertanian apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran tersebut, Bambang Asnadi mengaku tidak bisa merincikannya.
"Untuk rincian kegiatannya, secara teknisnya silakan dikonfirmasi pada Dinas Pertanian. Yang pastinya diakomodir anggaran Rp 13 miliar untuk program pertanian. Yang terpenting, program yang dijalankan nantinya bisa menyentuh langsung masyarakat di Kabupaten Kepahiang," kata Bambang.
Lanjut dikatakannya, dengan kondisi keuangan Kabupaten Kepahiang yang cukup sulit saat ini, menyebabkan hanya anggaran prioritas yang bisa diakomodir. Seperti dana hibah Pilkada, Siltap Kades, gaji PPPK, dan biaya BPJS kesehatan.
BACA JUGA:Alhamdulillah, Sejauh Ini Bawaslu Kepahiang Belum Temukan Pelanggaran
Diketahui, APBD Kepahiang TA 2024 sudah disahkan belum lama ini. Total APBD Rp 780.974.461.462, dengan sebaran di 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau satuan kerja. Bambang Asnadi mengingatkan, setelah evaluasi APBD Kepahiang dari Gubernur ke luar atau diterima Pemkab Kepahiang, seluruh OPD harus merincikan setiap program yang akan dijalankan ,atau item kegiatan sesuai dengan anggaran yang diakomodir.
"Nantinya kita akan minta masing-masing OPD menjelaskan program yang akan mereka jalankan, sehingga kita bisa mengetahui apa saja jenis program dan item yang akan dijalankan di tahun 2024 mendatang. Terpenting, anggaran yang kecil tersebut dimanfaatkan dengan baik, programnya harus menyentuh langsung kepentingan masyarakat," demikian Bambang Asnadi.