Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pulau Baai Bengkulu Jadi Perhatian Pemprov

Radarkoran.com - Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat yang ada di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

Hal ini lantaran tenaga kerja ini menjadi  bagian penting dan ujung tombak dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan salah satu sentra utama ekonomi yang ada di Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, keberadaan para tenaga bongkar muat tersebut harus selalu dimonitor baik dari segi keselamatan kerja hingga kesejahteraan masing-masing pekerja.

"Tenaga kerja seperti ini perlu dimonitor dengan baik, apalagi mereka sudah berbadan hukum dalam bentuk koperasi. Tadi saya cek dan tanyakan kepada pengurus, ternyata mereka sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan Jamsostek. Tentu selanjutnya, bagaimana kesejahteraan mereka akan lebih kami perhatikan," kata gubernur Rohidin saat menghadiri pertemuan dengan anggota TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, pada Sabtu, 14 September 2024 di aula salah satu hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu.

BACA JUGA:Pemuda Pancasila Bengkulu Dukung Penuh Pasangan Rohidin-Meriani pada Pilgub 2024

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Gubernur Rohidin juga memastikan akan menindaklanjuti aspirasi dan usulan para TKBM Bengkulu yang meminta adanya pemenuhan fasilitas kendaraan operasional dari Pamprov Bengkulu. Usulan ini sebelumnya telah disampaikan kepada wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bengkulu, Suharto.

"Terima kasih atas usulannya, nanti saya akan cek dengan beliau agar bisa kami akomodasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Endang Suryani menuturkan, keberadaan TKBM di kawasan Pulau Baai Bengkulu telah terbentuk sejak tahun 1985 silam.  

"Hingga saat ini, keanggotaan TKBM Pulau Baai telah mencapai lebih dari 150 orang," tuturnya.

Lebih lanjut, Endang berharap sinergitas dengan Pemprov Bengkulu selalu terjalin dengan baik, dan aspirasi mereka yang meminta adanya kendaraan operasional dapat dipenuhi oleh Pemprov Bengkulu. Ia menyebut, permintaan ini tidak semata-mata dibuat, namun melihat kondisi pekerjaan sebagai kuli angkut atau tenaga bongkar muat pelabuhan memiliki risiko yang sangat besar. Sehingga, jika terjadi kecelakaan kerja maka tindakan dapat segera diambil dengan bantuan kendaraan operasional.

"Selama ini kami hanya bernaung di bawah Dinas Koperasi UKM, Disnaker Kota Bengkulu, dan KSOP Bengkulu. Harapan kami kedepannya, ada perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, seperti yang disampaikan pak gubernur," singkatnya.