Wacana Pemerintah Ubah Subsidi BBM ke BLT, Sultan Sampaikan Kekhawatiran

Radarkoran.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B Najamuddin mengaku khawatir dengan adanya wacana dari pemerintah mengubah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Kekhawatiran yang disampaikan Sultan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebutuhan energi melalui BBM memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional, terutama bagi para pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah yang saat ini sedang mengalami trend penurunan pendapatan.

"Pemerintah diharapkan dapat mengkaji secara menyeluruh terkait dampak penghapusan subsidi BBM ini. Karena yang paling merasakan dampaknya adalah kelas menengah," kata Sultan melalui keterangan resminya pada Senin, 4 November 2024.

Ia menambahkan, kelas menengah memiliki kontribusi yang besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dirinya mengingatkan pemerintah untuk dapat mempertimbangkan trend penurunan pendapatan kelas menengah dan PHK saat ini. Apalagi dengan menghapus subsidi BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Jadi kami minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak berhak dan tidak tersentuh BLT pemerintah," tegasnya.

BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Resmikan 40 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, Salah Satunya di Bengkulu

Sultan menilai, daripada menghapus subsidi BBM, sebaiknya pemerintah menaikan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor perlu dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat, dengan memasukkan variabel tingkat emisi karbon yang dihasilkan, selain harga dan bobot kendaraan sebagai basis perhitungan pajak kendaraan.

Terlebih, potensi pajak kendaraan bermotor masih sangat besar untuk ditingkatkan oleh pemerintah, karena lebih dari 40 persen kendaraan bermotor tidak membayar pajak.

"Daripada menghapus subsidi BBM, sebaiknya pemerintah fokus melakukan terobosan peningkatan pajak. Salah satunya dengan menaikan pajak kendaraan pribadi dengan harga dan tingkat emisi tertentu," usul Sultan yang merupakan Mantan ketua HIPMI Bengkulu tersebut. 

Lebih jauh, ketua DPD RI ke-6 itu mendorong agar pemerintah mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi pada kendaraan. Selain itu, pembaharuan data dan penggunaan teknologi sistem distribusi BBM bersubsidi yang belum begitu presisi juga perlu menjadi perhatian. 

"Subsidi dan BLT akan selalu menemui persoalan atau setidaknya dianggap salah sasaran, karena kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang kurang presisi," tutupnya.