Dewan Minta Optimalkan Pajak Kendaraan Bermotor

Radarkoran.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dapat mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.  

Terlebih, sektor pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor pendapatan pajak tertinggi Pemprov Bengkulu. Selain itu, sektor ini menjadi salah satu fokus program Pemerintah Provinsi Bengkulu yang masuk dalam 18 program prioritas Gubernur Bengkulu, Dr. H Rohidin Mersyah, MMA dan Wakil Gubernur (Wagub) Dr. H Rosjonsyah, S.Ip, M.Si yakni program pembebasan pajak kendaraan bermotor roda dua.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono mengatakan, dalam mengoptimalkan sektor pajak kendaraan bermotor tersebut, Pemprov Bengkulu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu harus lebih intensif dan  terus meningkatkan sosialisasi terkait pajak kendaraan bermotor  di wilayah Bengkulu.

Ia menilai jika sosialisasi merupakan salah satu kunci penting dalam upaya meningkatkan PAD pada sektor PKB. Hal ini mengingat jumlah pengguna kendaraan di wilayah Bengkulu cukup tinggi dan banyak yang tidak taat pajak.

BACA JUGA:Alokasi THR di Bengkulu Capai Rp 336,5 Miliar

"Sosialisasi atau kampanye secara masif pada sektor pajak kendaraan bermotor menjadi penting untuk dilakukan Pemerintah provinsi Bengkulu dan jajarannya dalam mewujudkan peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor, " imbuh Sujono.

Lebih jauh, Sujono menekankan agar Pemprov Bengkulu menggencarkan sosialisasi, dan tidak kalah pentingnya dalam sosialisasi yang dilakukan itu, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga nantinya tumbuh kesadaran masyarakat secara alami untuk taat membayar pajak tanpa harus dipaksa.

"Kita jangan mudah puas dengan capaian pendapatan sektor PKB yang ada saat ini. Kita bisa mencontoh dari Provinsi Jambi, di mana Pemda di sana dalam berbagai kesempatan selalu mensosialisasikan agar masyarakat dapat membayar pajak dan pendapatan daerah mereka pada sektor tersebut terus meningkat," sampai Sujono.

Sujono menilai, dengan momentum sosialisasi yang dilakukan Pemprov Jambi seperti pada saat menunaikan ibadah salat Jumat ataupun momentum lainnya dapat dicontoh oleh Pemprov Bengkulu. Sehingga nantinya sektor pajak kendaraan bermotor  di wilayah Bengkulu juga dapat dioptimalkan dengan baik.

"Hal demikian patut dicontoh dan diterapkan di Provinsi Bengkulu. Sehingga nantinya PAD dari sektor PKB ini bisa terus meningkat. Apalagi diketahui, di Provinsi Bengkulu masih ada masyarakat yang tidak taat membayar PKB," tuturnya.

BACA JUGA:CJH Bengkulu Overload dari Kuota yang Ditetapkan

Lebih lanjut, Sujono juga meminta agar instansi terkait yang memberikan layanan pajak kendaraan bermotor seperti Samsat bukan hanya sebagai tempat pembayaran pajak, tetapi juga sebagai pusat sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya untuk membayar pajak.

"Jadi jangan kita hanya menitikberatkan wajib membayar pajak. Tapi juga untuk menjelaskan bagaimana uang pajak tersebut digunakan untuk pembangunan di Provinsi Bengkulu, sehingga masyarakat paham tujuan membayar pajak yang dilakukannya," tutupnya.