Penegakan Hukum Kejari Kepahiang, Permohonan Perwalian Dikabulkan, LKS Ujan Mas Resmi jadi Wali Anak

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Jumat , 08 Dec 2023 - 18:26

SAMPAIKAN : Kajari Kepahiang, Ika Mauluddhina, MH didampingi Kasi Datun, Erwina Mea Dimatnusa, MH, dan Jaksa Ari mengungkapkan keberhasilan dalam pendampingan hukum melalui JPN.--EPRAN/RK

Dititipi Anak yang Baru Berusia 12 Hari

KEPAHIANG RK - Kejari Kepahiang tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum seperti kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Umum (Pidum). Tapi juga melakukan penegakan hukum sosial kepada masyarakat dalam hal selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Buktinya, melalui penegakan hukum oleh JPN, permohonan perwalian anak yang diajukan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Hidayatullah Ujan Mas dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kepahiang, Jumat (8/12).

Kajari Kepahiang, Ika Mauluddhina, MH didampingi oleh Kasi Datun, Erwina Mea Dimatnusa, MH serta Jaksa Ari mengatakan, setelah melalui serangkaian persidangan permohonan perwalian anak dikabulkan. Permohonan perwalian yang diajukan ke PA langsung melalui JPN.

"Jumat 8 Desember, kami dari Kejari Lepahiang melakukan kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh JPN Kejari Kepahiang. PA Kepahiang mengabulkan permohonan perwalian anak yang diajukan oleh JPN Kejari Kepahiang berdasarkan putusan Nomor 183/Pdt P/2023/PA Kepahiang tanggal 8 Desember 2023," sampai Kajari.

Dalam putusan PA Kepahiang, sambung Kajari Ika, mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan mengangkat LKS Hidayatullah Ujan Mas diwakili Musliyanto selaku Ketua LKS, sebagai wali dari anak sebut saja A yang berjenis kelamin laki-laki. Permohonan perwalian anak ini didaftar ke PA Kepahiang 15 November 2023 yang diwakili JPN Kejari Kepahiang.

"Untuk penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari LKS Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan nomor 10/LKS-HUMA/11/2023 tanggal 6 November," tambah Kajari.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kajari, sebagaimana UUD 1945 dalam pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

penegakan hukum kejari kepahiang, permohonan perwalian dikabulkan, lks ujan mas resmi jadi wali anak                            dititipi anak yang baru berusia 12 hari
kepahiang rk - kejari kepahiang tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum seperti kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana umum (pidum). tapi juga melakukan penegakan hukum sosial kepada masyarakat dalam hal selaku jaksa pengacara negara (jpn) bidang perdata dan tata usaha negara (datun). 
 
buktinya, melalui penegakan hukum oleh jpn, permohonan perwalian anak yang diajukan lembaga kesejahteraan sosial (lks) hidayatullah ujan mas dikabulkan oleh pengadilan agama (pa) kabupaten kepahiang, jumat (8/12).
 
kajari kepahiang, ika mauluddhina, mh didampingi oleh kasi datun, erwina mea dimatnusa, mh serta jaksa ari mengatakan, setelah melalui serangkaian persidangan permohonan perwalian anak dikabulkan. permohonan perwalian yang diajukan ke pa langsung melalui jpn.
 
"jumat 8 desember, kami dari kejari lepahiang melakukan kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jpn kejari kepahiang. pa kepahiang mengabulkan permohonan perwalian anak yang diajukan oleh jpn kejari kepahiang berdasarkan putusan nomor 183/pdt p/2023/pa kepahiang tanggal 8 desember 2023," sampai kajari.
 
dalam putusan pa kepahiang, sambung kajari ika, mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan mengangkat lks hidayatullah ujan mas diwakili musliyanto selaku ketua lks, sebagai wali dari anak sebut saja a yang berjenis kelamin laki-laki. permohonan perwalian anak ini didaftar ke pa kepahiang 15 november 2023 yang diwakili jpn kejari kepahiang.
 
"untuk penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus dari lks ujan mas kabupaten kepahiang dengan nomor 10/lks-huma/11/2023 tanggal 6 november," tambah kajari. 
 
lebih lanjut dijelaskan oleh kajari, sebagaimana uud 1945 dalam pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
 
yang dimaksud pasal 34, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial maupun perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
 
"untuk menjalankan pasal 34 ayat (1) uud 1945 dan ketentuan staatsblaad1922 nomor 522 dan pasal 123 ayat (2) hir yang menyebutkan kuasa atau wakil negara memerintahkan dalam suatu perkara perdata adalah jpn, makanya kami melakukan penegakan hukum tersebut," jelas kajari.  
 
lks ujan mas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan akte pendirian yayasan hidayatullah ujan mas atas nomor : 1 tanggal 10 november 2020 dan disahkan berdasarkan putusan menkumham nomor ahu-0021316.ah.01.04 tahun 2020 tanggal 11 november.
 
lks ujan mas atas memiliki kegiatan pengasuhan anak yang terdaftar di dinsos provinsi bengkulu dengan nomor register 14.02.1104 2023 tanggal 11 april 2023.
 
"penegakan hukum yang kita lakukan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, dapat terpenuhi pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sampai dewasa di bawah asuhan wali musliyanto selaku ketua lks hidayatullah ujan mas," demikian kajari. 
 
sementara itu, ketua lks musliyanto menceritakan, pada 6 februari 2022 lalu pihaknya dititipkan anak usai 12 hari dengan kondisi memprihatinkan dan masih dalam keadaan lemah.
 
pihaknya pun merasa iba, langsung menerima tawaran mengasuh dan merawat anak tersebut hingga saat ini.
 
"ditawari anak dan itu amanah. tugas kami di lks memang membina anak-anak kurang mampu. ketika ditawarkan, kami bismillah saja dan insya allah kami siap," cerita musliyanto. 
 
sebagai orangtua, tentunya pihaknya kata musliyanto, ingin miliki status hukum terhadap anak tersebut. karena ketika sudah mempunyai status hukum, perwalainnya menjadi jelas dan tidak akan terhambat lagi dalam segala hal. misalnya untuk keperluan sekolah, administrasi kependudukan bisa dipenuhi.
baca juga:aspirasi masyarakat hasil reses disampaikan dewan
"untuk perwaliannya kami ajukan ke pa kepahiang, lantaran kami masih awam hukum, sehingga meminta pendampingan kepada jpn kejari kepahiang.
 
alhamdulillah, setelah melalui serangkaian sidang permohonan yang kami diajukan, pa kepahiang dengan penegakan hukum yang diberikan oleh jpn, permohonan perwalian kami dikabulkan," ucap musliyanto dengan nada senang. 
 
dia menambahkan, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan jpn, sepeser pun tidak mengeluarkan biaya. "kami ucapkan terima kasih, karena atas dukungan yang diberikan jpn kejari kepahiang, sekarang anak kami sudah mempunyai kejelasan terkait perwaliannya. kami tidak mengeluarkan sepeser biaya, hingga putusan sidang hari ini (jum'at)," demikian musliyanto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 9 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan