Radarkoran.com - Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana tahun 2024 pada Minggu, 24 November 2024 bertempat di Aula Asrama Haji Provinsi Bengkulu.
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si yang hadir membuka secara langsung kegiatan Rakerda menyampaikan, dengan dilaksanakan Rakerda perdana dan adanya pengurus baru organisasi PERTI ini, ia meminta agar organisasi ini dapat memantapkan program kerja untuk tahun 2025 mendatang.
"Tadi kita amanatkan untuk tidak perlu banyak-banyak program kerjanya, tetapi yang realistis, terutama yang terkait dengan konsolidasi organisasi," ungkap Khairil saat diwawancarai usai pembukaan kegiatan Rakerda.
Ia menambahkan, dalam penyusunan program kerja ini penting dilakukan pemantapan organisasi baik dari segi strukturnya atau kepengurusannya dan anggotanya.
"Kita harus dapat pastikan berapa sebenarnya kekuatan jumlah orang yang tergabung dalam PERTI di Bengkulu ini," imbuhnya.
Khairil juga menyoroti terkait banyaknya aset yang dimiliki PERTI Bengkulu baik sekolah, madrasah dan lainnya. Dan dalam hal ini, dirinya mendorong akan pentingnya penataan aset-aset yang dimiliki.
BACA JUGA:Respon Pemprov Bengkulu Soal OTT KPK, Ini Kata Asisten I
"Harusnya aset ini kita tata betul, kemudian kita pastikan betul statusnya. Misalnya yang belum bersertifikat karena tanah wakaf, kita sahkan dulu sertifikatnya, sehingga dari sisi kepastian hukum terhadap aset itu sudah kita miliki, sehingga untuk pengembangannya juga enak," sampai Khairil.
Setelah penataan aset ini, menurut Khairil baru dilakukan program-program pengembangan pendidikan yang dilakukan. Apalagi keberadaan PERTI menjadi salah satu organisasi terbesar setelah NU dan Muhammadiyah, dan organisasi ini bisa memberikan kontribusi yang besar bukan saja bagi organisasi dan anggotanya, tapi juga bagi masyarakat dan daerah.
"Salah satu fokus PERTI ini kan sebenarnya di pendidikan. Oleh karena itu bermitra dengan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa memastikan bahwa program-program pendidikan di kabupaten/kota itu bisa berjalan baik," tutup Khairil.