Usulan Pemekaran 42 Provinsi, 248 Kabupaten, 36 Kota, 6 Daerah Istimewa dan 5 Otonomi Khusus

Radarkoran.com - Meskipun kebijakan moratorium pemekaran daerah belum dicabut, namun saat ini sudah ada wacana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Jumlahnya pun tidak sedikit, ada ratusan usulan pemekaran daerah baru. Seperti diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Dia menyebutkan, total ada 337 usulan pembentukan DOB. Yakni 42 usulan pemekaran provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, 6 daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus. "Banyak usulanya, sudah ada 337 usulan DOB," kata Bima, Selasa 10 Desember 2024. 

Namun, Bima Arya menekankan diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian dalam membuka moratorium tersebut. Karena menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan daerah otonomi baru.

"Ya terkait fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaannya juga seperti apa. Jadi, harus melibatkan banyak pihak," ucapnya.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan, diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI.

"Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan kami memberikan ruang kepada semua memberikan masukan," jelasnya.

BACA JUGA: MOU dengan Kemenag, Mendes PDT Optimis Dapat Membangun SDM di Desa

Mengenai banyaknya usulan pemekaran daerah, Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa Kemendagri menerima banyak permintaan agar moratorium DOB dihentikan. "Berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB," sampainya.

Apabila kebijakan moratorium pemekaran daerah dicabut, sambung Wamendagri Bima Arya, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas, betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Sebab banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan kepada pemerintah pusat cukup besar. 

"Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang dapat dikatakan tidak maksimal. Ini membutuhkan kajian yang sangat matang," paparnya.

Padahal saat ini, tambah Wamendari Bima Arya, pembiayaan program-program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran. Contohnya dalam mendukung kedaulatan pangan. "Tentunya pembiayaan DOB harus kita hitung, sejauh mana bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi," ujarnya.

Meski demikian, Wamendagri Bima Arya menggarisbawahi kalau sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran, karena wilayahnya yang terlalu luas.

"Beberapa daerah memang memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang, tinggal keputusan saja diambil," demikian Wamendagri Bima Arya.