Kementerian Diminta Talangi Anggaran Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai

Radarkoran.com - Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian terkait dapat menalangi atau membackup anggaran untuk percepatan pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

"Saya mengusulkan kepada forkopimda untuk menyatakan itu dalam kondisi darurat, sehingga setelah ditandatangani oleh jajaran forkopimda, kita usulkan agar dapat dikeluarkan belanja tidak terduga dari Kementerian Perhubungan," sampai Sumardi pada Selasa, 21 Januari 2025.

Sumardi menyebut, setiap kementerian pasti dianggarkan dana untuk kebutuhan darurat atau belanja tidak terduga. Dirinya mendorong belanja tidak terduga tersebut, khususnya di Kementerian Perhubungan dapat turut membantu penanganan kondisi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. 

"Karena kita lihat anggaran pengerukan ini dilempar sana sini, dan diserahkan pihak swasta tidak ada yang sanggup dengan anggaran sebesar itu. Tapi kalau belanja tidak terduga kementerian, setelah perintah menteri dikeluarkan, dapat segera ditindaklanjuti," tutur Sumardi. 

Lebih jauh dikatakan Sumardi, agar adanya persetujuan dari Kementerian, diperlukan penandatanganan bersama dari jajaran Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun instansi terkait lainnya yang menyatakan kondisi pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai membutuhkan penanganan darurat. 

"Tadi saya sudah berikan masukan kepada pak gubernur supaya ada rapat koordinasi forkopimda yang menyatakan bahwa itu (Pelabuhan Pulau Baai,red) dalam keadaan darurat, sehingga dikeluarkan nanti belanja tidak terduga Kementerian Perhubungan," jelas Sumardi. 

BACA JUGA: Resmi Dibuka, Rosjonsyah Tinjau Rest Area Tol Bengkulu-Taba Penanjung

Selain itu, Sumardi juga meminta kepada Kementerian Perhubungan dan jajaran Pelindo agar dapat melihat secara langsung kondisi pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang membutuhkan percepatan penanganan darurat tersebut. 

"Saya minta Kementerian Perhubungan dan direktur pusat Pelindo itu mengecek langsung. Dan kita minta Kementerian Perhubungan dapat tanggap darurat, kalau tanggap darurat ya pengeluarannya juga darurat, melalui belanja tidak terduga yang ada di kementerian," ujar Sumardi. 

Untuk diketahui, sebelumnya rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akan dilakukan dengan sistem Joint Ventures Company (JVC), yang melibatkan pelaku usaha pelabuhan termasuk APBB Bengkulu. 

Sementara itu, anggaran pengerukan alur diperkirakan sekitar Rp 210 miliar menurut perhitungan awal PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, sedangkan APBB memperkirakan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Dengan adanya perbedaan perkiraan anggaran ini, belum ada kesepakatan anggaran yang disepakati. 

Percepatan pengerukan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi salah satu kegiatan yang bersifat urgen dan harus segera dilaksanakan. Hal ini mengingat kedalaman alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu saat ini diperkirakan berada pada angka minus 2,9 Mean Low Water Spring (MLWS). 

Kondisi kedalaman alur ini menyebabkan kapal berukuran besar/tongkang tidak bisa berlabuh. Tentunya hal ini akan berdampak negatif terhadap laju ekonomi dikawasan pelabuhan tersebut.