Busuk Mulia

Jarak antara bambu luar dan dalam itu rata-rata satu atau satu setengah meter. Berarti perlu dua karung pasir dijejer dan ditumpuk. Mahal sekali.

Boyamin berkesimpulan: penerbitan sertifikat HGB dan SHM di situ disertai korupsi.

"Saya akan praperadilankan KPK kalau KPK tidak menangani korupsi terkait HGB dan SHM ini," katanya.

Kian lama soal ini kian heboh.

BACA JUGA:Pagar Laut

Saya belum bisa mengambil kesimpulan ke mana arah pengakhiran soal PSN PIK2 ini. Dilihat dari seriusnya TNI-AL membongkar pagar laut sepertinya sangat memuaskan para aktivis.

Tapi ini bukan hanya pagar laut. Juga ada 263 sertifikat baru. Yang 200-an terbit tahun 2023. Selebihnya terbit di paruh akhir 2024.

Lalu ada masalah tanah-tanah yang dikuasai rakyat yang dibebaskan investor. Atau suruhan investor. Yang caranya banyak diributkan itu. Baik sejak sebelum ada penetapan sebagai PSN (proyek strategis nasional) maupun sesudahnya.

Terakhir soal PSN itu sendiri: taktik busuk atau bertujuan mulia. Atau mulia yang praktiknya busuk. Bisa juga busuk yang dibungkus mulia.

PSN ditetapkan agar proyek berjalan cepat. Tidak akan dicampuri Pemda. Selama ini Pemda dinilai hanya jadi penghambat --lewat Perda mereka. PSN di atas Perda.

Anda pun tahu: membenahi beberapa wilayah pantai itu sulit. Ada kampung nelayan yang miskin. Padat. Kumuh. Tidak sehat. Ada hutan mangrove yang telantar. Ada tanah negara. Tanah oloran. Tanah tenggelam. Tanah sisa abrasi laut.

Menghentikan laju abrasi dan tidak membiarkan tanah tenggelam pasti mulia. Termasuk usaha merehabilitasinya.

Melebatkan hutan mangrove juga mulia. Membenahi kampung nelayan yang miskin dan kumuh sangat mulia.

Kita sendiri juga lebih senang melihat kawasan pantai yang tertata rapi dari pada melihat kekumuhan.

Sebenarnya tidak diperlukan investor kalau pemerintah punya uang. Setidaknya punya keinginan yang sangat kuat untuk memperbaiki kampung nelayan. Tapi kita semua tahu: dua-duanya tidak ada.