Transfer APBN ke Pemprov Bengkulu Dipangkas Ratusan Miliar

Radarkoran.com - Imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat menyebabkan transfer APBN ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di tahun anggaran 2025 ini dipangkas ratusan miliar. 

Beberapa sumber pendapatan di OPD yang sudah dipastikan mengalami pemangkasan yakni DAU (Dana Alokasi Umum) PUPR sebesar RP 82 miliar, DAK (Dana Alokasi Khusus) PUPR sebesar Rp 34 miliar dan DAK di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sekitar Rp 49 miliar. 

"Untuk efiensi anggaran kita terdampak dari aspek pendapatan transfer dari pemerintah pusat itu kita kena di Rp 172 miliar," ungkap Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli. 

Lebih jauh dikatakan Rizqi, kebijakan efiensi anggaran atau refocusing yang dilakukan pemerintah pusat juga akan dilakukan di APBD Provinsi Bengkulu. Hal ini menindaklanjuti amanat yang diberikan presiden dan edaran yang diberikan kementerian terkait kepada kepala daerah seluruh Indonesia. 

Dalam efiensi anggaran di APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 tersebut, Pemprov Bengkulu akan melakukan pemangkasan dan pemindahan anggaran di OPD yang akan difokuskan untuk membantu rakyat. 

"Sekarang kita sedang melakukan refocusing dan realokasi lagi terhadap APBD sesuai amanat presiden, SE Mendagri dan perintah pak gubernur. Nanti kita akan alokasikan ke pos-pos yang lebih produktif," sampai Rizqi. 

BACA JUGA:Soal THR ASN, Pemprov Bengkulu Tunggu Petunjuk Pusat

Sementara itu, untuk besaran APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 yang akan  di pangkas, dikatakan Rizqi bahwa saat ini sedang diformulasikan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang diberlakukan. 

"Untuk teknis efiensi seperti Perjadi (Perjalanan Dinas) dan aspek lainnya itu sedang kita formulasikan. Yang jelas untuk Perjalanan Dinas itu dipotong 50 persen sesuai dengan SEnya, kemudian belanja yang bersifat seremonial, FGD, studi banding, publikasi dan cetak itu terdampak semua," paparnya. 

Efiensi anggaran di APBD Provinsi Bengkulu selain mengikuti kebijakan pemerintah pusat, juga dipastikan akan seefektif mungkin dalam mendukung program membantu rakyat. 

"Kita lakukan seefektif mungkin, tapi tidak menghilangkan kebutuhan dasarnya. Jadi yang selama ini dipandang hal yang lebih, itu kita alokasi yang lebih produktif," tutup Rizqi.