Pemkab Kepahiang Terima LHP BPK RI TA 2023, Berikut Temuan dan Rekomendasi yang Diberikan

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Candra Hadinata |

Rabu , 17 Jan 2024 - 09:43

MENERIMA : Bupati Kabupaten Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid saat menerima LHP BPK RI.--GATOT/RK

pemkab kepahiang terima lhp bpk ri ta 2023, berikut temuan dan rekomendasi yang diberikan                            bengkulu rk - badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu menyerahkan empat laporan hasil pemeriksaan (lhp) kepada empat entitas pemeriksaan yaitu kabupaten bengkulu utara, kabupaten kepahiang, kabupaten lebong, dan kabupaten seluma pada selasa, 16 januari 2024 di kantor bpk perwakilan provinsi bengkulu.
kepala bpk ri perwakilan bengkulu, muhamad toha arafat, se, m.si, ak, ca, csfa, cfra, selaku penanggung jawab pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dan kepala daerah menyampaikan, jenis pemeriksaan yang telah dilakukan oleh bpk ri yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pdtt) kepatuhan. 
berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) tahun 2017, adapun tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
"sedangkan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu/pdtt yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. pemeriksaan ini dapat berbentuk pemeriksaan pepatuhan dan pemeriksaan investigatif," sampai toha arafat. 
dari lhp yang diserahkan bpk ri, diketahui jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan atas belanja barang dan jasa, belanja hibah dana bos (bantuan operasional sekolah), dan belanja modal pada kabupaten kepahiang tahun anggaran (ta) 2023 pada pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang. 
pemeriksaan yang telah dilakukan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan apakah pelaksanaan (mulai dari persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak serta serah terima pekerjaan), dan pertanggungjawaban atas kegiatan belanja barang dan jasa, belanja hibah dana bos, dan belanja modal pada paket pekerjaan yang diperiksa telah mematuhi ketentuan yang berlaku atau tidak.
baca juga:pemprov diminta tindaklanjuti temuan dan lhp bpk ri
"bpk mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemkab kepahiang dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa, belanja hibah dana bos, dan belanja modal tahun anggaran 2023. akan tetapi, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, masih menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaannya yang harus segera ditindak lanjuti," ungkap toha arafat.
beberapa temuan atas pemeriksaan yang telah dilakukan bpk ri di antaranya, terdapat realisasi belanja suku cadang alat angkutan serta belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada 8 skpd yang tidak senyatanya.
lalu adanya kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, serta terdapat kelebihan pembayaran atas belanja modal gedung dan bangunan. 
"ada juga kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan," imbuh toha arafat.
terhadap temuan tersebut, bpk meminta agar segera ditindak lanjuti dan merekomendasikan kepada bupati kepahiang untuk segera memproses kelebihan pembayaran atas realisasi belanja suku cadang alat angkutan serta belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada 8 skpd, dan memproses kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas. 
kemudian juga memproses kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan dan memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak.
"kelebihan bayar ini dapat disetorkan ke kas daerah atau kasda" sampai toha arafat.
baca juga:dinas pupr provinsi bakal tangani 3 ruas jalan putus akibat longsor
selain 4 item temuan yang ada, bpk menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa, belanja hibah dana bos, dan belanja modal ta 2023, telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.
"tim telah melakukan pembahasan berjenjang dan meminta tanggapan dari pemerintah daerah masing-masing atas konsep rekomendasi bpk termasuk rencana aksi untuk menindak lanjutinya sebelum lhp ini diserahkan. kami berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan juga digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran), serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd," tutup toha arafat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan