Waka II Soroti Minimnya Wakil Rakyat Hadiri Paripurna HUT Provinsi Bengkulu

BENGKULU RK - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto menyoroti minimnya wakil rakyat yang hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Provinsi Bengkulu, Sabtu (18/11) di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu. 

Pasalnya pada paripurna HUT ke-55 Provinsi Bengkulu itu hanya satu anggota DPD RI Dapil Bengkulu yaitu Ahmad Kanedi yang hadir. Sehingga Suharto menyayangkan ketidakhadiran perwakilan DPR RI dan DPD RI dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang tidak lengkap. 

"Saya sudah konfirmasi dengan sekwan (Sekretaris Dewan) dan mereka sudah diundang, namun sayangnya tidak hadir pada momentum perayaan HUT ke-55 Provinsi Bengkulu ini," ungkap Suharto. 

Ia menyebut, Provinsi Bengkulu telah memberikan dukungan yang besar dalam membentuk pejabat publik, termasuk di DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Bengkulu. Dan partisipasi dari DPR dan DPD RI serta DPRD sangat penting dalam membangun Provinsi Bengkulu.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD Provinsi Bengkulu, DPR, dan DPD RI dianggap sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Dan contoh terkecilnya dengan partisipasi kegiatan daerah seperti paripurna istimewa Peringatan hari jadi daerah. 

"Penting sekali kolaborasi pemerintah daerah dengan DPR dan DPD RI untuk diperkuat agar pembangunan bisa berjalan lebih optimal," tegas Suharto. 

Lebih lanjut ia menyebut, optimalisasi pembangunan terhadap daerah harus menjadi fokus bersama semua pihak, dan hal ini tidak bisa dicapai tanpa keterlibatan aktif dari perwakilan rakyat di tingkat daerah hingga nasional. 

Untuk itu, perlu memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional guna mewujudkan visi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. 

"Kami berharap agar ke depannya, perwakilan dari DPR dan DPD RI lebih memperhatikan daerah kami. Kita mesti tahu jika membangun Provinsi Bengkulu bukanlah hal yang mudah, dan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik baik dan berkelanjutan," pungkas Suharto.