'Jago Sadei Ite', Jaksa Kejari Kepahiang Ingatkan Kades dan Parades Jangan Main Politik

Radarkepahiang.bacakoran.co - Tahun politik yang tengah berlangsung sekarang, menjadi salah satu dasar Jaksa Kejari Kepahiang terus gencar melakukan kunjungan ke sejumlah desa di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kunjungan dilakukan oleh Jaksa Kejari Kepahiang dalam rangka Penerangan Hukum atau Penkum, guna menjalankan program Jaga Desa atau Jago Sadei Ite. 

Jaksa Kejari Kepahiang mengingatkan agar setiap Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa tidak terlibat politik praktis di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini. 

Kali ini, Kasi Intel, Nanda Hardika, MH mengunjungi Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang. Penkum yang dilakukan Jaksa Kejari Kepahiang terhadap Kades serta perangkat desa, dengan tujuan agar menjalankan segala program sepanjang tahun 2024 ini tidak ditemukan permasalahan hukum. Kemudian selain itu, diharapkan Kades dan perangkat tidak berpolitik praktis 

"Awal tahun 2024 ini kita akan gencar melaksanakan Penkum dalam rangka menjalankan program Jago Sadei Ite. Dalam kesempatan ini, selain langsung bertatapan muka dengan Kades dan perangkat desa, kita juga langsung menyampaikan sosialisasi," kata Kajari Kepahiang, Ika Mauluddhina, MH melalui Kasi Intel, Nanda Hardika, MH, Minggu 28 Januari 2024. 

Pihaknya mengingatkan kepada Kades dan perangkat Desa Imigrasi Permu supaya tidak bermain politik. Karena sudah tertuang dalam aturan, Kades dan perangkat dilarang untuk ikut berpolitik praktis. Selain mengingatkan tidak main politik, Jaksa juga menyampaikan supaya Kades dan Parades melakukan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan baik. 

BACA JUGA:Kejari Kepahiang: Indek Rawan Pemilu 2024 di Media Sosial Sulit Dikontrol

"Kades dan perangkat harus menjaga netralitasnya, jangan bermain politik praktis. Selain itu kita mengajak Kades dan perangkat untuk taat hukum dalam menjalankan program desa, khususnya dalam merealisasikan ADD dan DD," sampai Kasi Intel Nanda Hardika.

Dalam pengelolaan ADD dan DD salah satunya berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika pemerintah desa menganggarkan untuk modal pengembangan BUMDes, diharapkan direalisasikan dengan baik. Karena kalau BUMDes dikelola dengan baik, dapat berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

"Intinya dalam merealisasikan ADD/DD, harus tepat guna dan tepat sasaran. Apalagi dalam penggunaan BUMDes, harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena pengembangan BUMDes sangat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu dalam pengembangan BUMDes, juga harus disesuaikan dengan potensi yang ada di desa," pesan Kasi Intel Nanda Hardika. 

Terpenting, dalam rangka menyambut Pemilu 2024 kepada seluruh jajaran Kades dan Parades Imigrai Permu serta seluruh desa lainnya untuk bersikap netral. Netral dalam artian, tidak terlihat terkait tahapan kampanye yang dilaksanakan peserta Pemilu manampun. "Pemerintah desa harus tetap netral dan tidak bermain politik atau mendukung salah satu peserta Pemilu," demikian Kasi Intel Nanda.