Audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Ini Aspirasi Forum PTT Provinsi Bengkulu

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Senin , 04 Mar 2024 - 19:38

AUDEINSI : Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu saat menerima audensi forum PTT SMA/SMK/SLB Provinsi Bengkulu pada Senin, 4 Maret 2024 di ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Bengkulu--GATOT/RK

audiensi dengan komisi iv dprd provinsi bengkulu, ini aspirasi forum ptt provinsi bengkulu                            radarkepahiang.bacakoran.co - komisi iv dprd provinsi bengkulu menerima audensi perwakilan guru yang tergabung dalam forum pegawai tidak tetap (ptt) sma/smk/slb provinsi bengkulu pada senin, 4 maret 2024. audiensi diterima langsung ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mm beserta anggota komisi di ruang rapat komisi. 
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mm menyampaikan apresiasi dan menyambut baik perwakilan dari forum ptt yang melakukan audensi menyampaikan aspirasi terkait usulan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024 untuk tenaga administrasi sekolah sma, smk dan slb  di wilayah bengkulu. 
"pertama mereka mempertanyakan usulan yang disampaikan pemprov bengkulu lebih kurang 500 formasi ke kemenpan-rb. mereka menilai jumlah yang diusulkan tersebut tidak cukup karena untuk ptt saja di database jumlahnya masih 4 ribuan dan tenaga administrasi sekolah sekitar 1.700-an," tutur edwar. 
selain itu, edwar menyebut jika pihak forum ptt juga menyampaikan kepada pihaknya terkait penerimaan honorer tanpa sepengetahuan mereka. padahal dalam ketentuan pemerintah tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer tahun ini.
baca juga:3 kali ganti kadis, dprd warning dinas pariwisata soal penataan pantai panjang 
"yang kedua mereka menyampaikan terkait adanya penambahan honor baru tanpa sepengetahuan mereka. dan ini akan merugikan mereka yang sudah lama bekerja," imbuh edwar. 
pada kesempatan tersebut, forum ptt juga menyampaikan terkait besaran insentif atau honorer yang didapatkan mereka ketika tidak lulus dalam pengadaan asn agar dapat setara dengan ump atau upah minimum provinsi. 
"saya rasa ini wajar disampaikan oleh mereka (forum ptt) dan ini akan kita sampaikan kepada pak gubernur, termasuk proses seleksinya agar betul-betul fair," singkat edwar. 
sementara itu, disampaikan ketua forum ptt sma/smk/slb provinsi bengkulu, eplin suryadi, jika pemprov bengkulu hanya mengusulkan kuota pengadaan hanya 500 orang saja maka tidak akan memenuhi kebutuhan, karena jumlah honorer di provinsi hingga 4.000 lebih. 
"dari usulan yang disampaikan masih didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan, jadi sangat sedikit. padahal jumlah kita ptt  yang ada di smk, sma dan slb ini kan 1.500 lebih. nah, disitu letak kekecewaan kita, semestinya kita minta dengan pemerintah agar lebih dibuka lebih banyak formasi sesuai dengan pengajuan kita," tuturnya. 
eplin menyebut, pada januari lalu pihaknya juga telah melakukan audensi kepada pemprov melalui dikbud dan bkd provinsi bengkulu untuk menyampaikan aspirasi mereka. dalam audensi tersebut, pemprov merespon apa yang mereka keluhkan dan akan mengakomodir kebutuhan. dan hari ini mereka mempertanyakan kembali aspirasi mereka yang belum kunjung ada jawaban melalui dprd provinsi bengkulu. 
baca juga:komisi iv terima audensi forum ptt slta sederajat se-provinsi bengkulu
"mereka (dprd) merespon apa yang kami keluhkan dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, dan sudah mereka sampaikan kemenpan-rb. jadi mereka akan tetap mengawal, dengan adanya kuota yang diajukan itu dapat mengakomodir dan memprioritaskan untuk mengikuti tes cpns maupun pppk di dalam 2024 ini," sampai eplin. 
lebih jauh, eplin juga menyampaikan keinginan pihaknya agar tidak ada pemberhentian honorer di tahun 2024.
"walaupun dalam aturan pemerintah pusat bahwa penghapusan honorer di 2024 ini, kita berharap agar kawan-kawan yang ptt ini tidak diberhentikan dari tenaga honorer di dalam ruang lingkup pemerintah provinsi bengkulu ini. karena mereka ini sudah (mengabdi) kebanyakan di atas 10 tahun, di atas 26 tahun, malahan sudah ada yang meninggal tapi belum menikmati perhatian dari pemerintah daerah," tutup eplin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 5 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan