Evaluasi PPDB, Disdikbud Provinsi Bengkulu Segera Bahas Perubahan Pergub dan Rapat MKKS

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Candra Hadinata |

Kamis , 14 Mar 2024 - 19:33

BAHAS : Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, Saidirman menyampaikan pihaknya segera membahas perubahan Pergub dan rapat MKKS sebagai bentuk evaluasi PPDB.--GATOT/RK

evaluasi ppdb, disdikbud provinsi bengkulu segera bahas perubahan pergub dan rapat mkks                            radarkepahiang.bacakoran.co - pemerintah provinsi bengkulu melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu akan melaksanakan pembahasan perubahan peraturan gubernur (pergub) tentang pendaftaran peserta didik baru (ppdb), dan menggelar rapat koordinasi bersama dengan forum mkks (musyawarah kerja kepala sekolah).
hal demikain dilakukan merupakan tindak lanjut arahan gubernur bengkulu dan melakukan evaluasi terhadap pelaksaan ppdb, sehingga tahun ajaran baru atau ppdb tahun 2024/2025 tidak mengalami persoalan dan kendala seperti tahun-tahun sebelumnya.
kepala dinas dikbud provinsi bengkulu, saidirman menyebutkan, pihaknya sebelumnya telah melakukan rapat kecil intern dinas pendidikan antara bidang teknis, pengawas dan bagian perencanaan untuk membahasa teekait dengan ppdb di wilayah bengkulu.
"sebentar lagi akan kita lakukan ajaran baru, insyaallah dibulan juni dan juli. nanti kami akan melakukan perubahan peraturan gubernur terkait dengan aturan-aturan dalam ppdb, dan insyaallah nanti juga akan kita tindaklanjuti dengan rapat anggota mkks yang terkait dengan perubahan aturan-aturan yang memang harus dipatuhi," tutur saidirman, kamis 14 maret 2024.
baca juga:kepala bkkbn dikukuhkan, wagub rosjonsyah tekankan percepatan penurunan stunting 
untuk pergub terkait ppdb, saidirman menyebut sudah dilakukan pembahasan, serta review dan perbaikan. 
"termasuk itu (zonasi), dalam pergub semuanya ada nanti," tambahnya.
beberapa hal yang ditekankan saidirman dalam proses ppdb yakni mengoptimalkan pelaksanaan sistem zonasi sesuai ketentuan yang ada, terutama penggunaan kk atau ktp orang tua yang benar-benar berdomisili di wilayah zonasi sekolah. 
"yang perlu kita ketahui bersama sesuai intruksi pak gubernur, sesungguhnya penerimaan siswa baru berdasarkan zinasi dan tidak boleh yang namanya menggunakan kk dan ktp titipan," tegas sidirman. 
selain itu, dirinya juga menekankan jika tidak ada istilah mendaftar sekolah, khusunya peserta didik pindah alamat, tapi tinggal dengan kakek/nenek atau saudara, namun tidak sesuai dengan kk atau ktp orang tua kandung.
"harus betul-betul mengikuti orang tua, bukan mengikuti saudara ataupun nenek dan segala macamnya. harus benar-benar (sesuai zonasi), kalau pindah, pindah seluruh keluarganya, baru itu yang namanya masuk dalam zona sekolah tersebut," imbuhnya.
baca juga:murokaz al-quran meriahkan awal ramadhan di masjid raya baitul izzah
lebih jauh ditambahkan saidirman, berkaca dari pelaksanaan ppdb tahun-tahun sebelumnya, tentu dibutuhkan perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan ppdb tahun 2024 ini.
"tentu ini semuanya harus kita lakukan terkait dengan pembaharuan, sehingga kejadian-kejadian yang sama pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi pada tahun 2024/2025 ini," tutupnya.
sebelumnya, gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, mma meminta semua pihak agar dapat menyelesaikan persoalan ppdb yang kerap muncul saat tahun ajaran baru. baik itu persoalan keterbukaan proses ppdb maupun mengikuti regulasi dan aturan yang diberlakukan. sehingga proses penerimaan tidak menimbukan persoalan dan permasalahan yang terus-terus terjadi setiap tahunnya. 
"saya pesankan betul kepada kepala sekolah di lingkup pemerintah provinsi bengkulu untuk melakukan proses penerimaan siswa baru secara terbuka dan sesuai aturannya. sehingga memberikan ruang dan kesempatan yang adil kepada seluruh calon siswa," tegas gubernur rohidin.
selain itu, gubernur rohidin juga meminta kepada opd teknis dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) dan pihak terkait lainnya untuk dapat menjalankan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan upaya untuk mengatasi persoalan yang kerap terjadi saat ppdb.
"persoalan-persoalan yang masih muncul di tahun lalu coba diantisipasi, agar tahun ini persoalan-persoalan yang terkait penerimaan siswa baru itu sedikit demi sedikit bisa kita atasi dengan baik," demikian gubernur.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 15 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan