Datangi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Ini Tuntutan Aliansi Peduli Bumi Rafflesia

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Senin , 22 Apr 2024 - 19:10

Aliansi Peduli Bumi Raflesia saat menggelar orasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Bengkulu--GATOT/RK

datangi kantor dprd provinsi bengkulu, ini tuntutan aliansi peduli bumi rafflesia                            radarkoran.com - aliansi peduli bumi rafflesia yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat sipil mendatangi kantor dprd provinsi bengkulu menuntut pemerintah membuat kebijakan pro lingkungan. tuntutan tersebut disampaikan lewat aksi peringatan hari bumi di depan kantor dprd provinsi bengkulu pada senin, 22 april 2024.
koordinator aksi m. ghifar alfarizsy menyampaikan, aksi yang diikuti oleh 13 lembaga tersebut dalam rangka memperingati hari bumi tahun 2024.
dengan kegiatan yang dikemas dalam kegiatan pawai, orasi di panggung peduli bumi dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan sikap serta penyerahan pernyataan sikap kepada dprd provinsi bengkulu.
"aksi ini dilakukan dengan cara berjalan dari taman budaya bengkulu sampai ke kantor dprd provinsi bengkulu, lalu dilakukan orasi dan penyerahan pernyataan sikap kepada dprd provinsi bengkulu, " ujar ghifar.
sementara itu, ditambahkan perwakilan badan eksekutif mahasiswa (bem) universitas bengkulu, ridhoan p hutasuhut, pada momentum hari bumi tahun 2024 ini, mereka menyampaikan keresahan masyarakat yang ada di indonesia terkait dengan semakin rusaknya kondisi lingkungan kehidupan masyarakat.
baca juga:sudah tiba di bengkulu, koper haji segera dibagikan
mereka menyesalkan kondisi bumi nusantara yang digerogoti dan dikeruk habis oleh orang yang tidak bertanggung jawab, perusahaan merajalela, tambang semakin luas. 
"untuk itu kami mengutuk anggota dpr ri dalam menyikapi kebijakan yang ada. dengan aksi ini kami menuntut dprd provinsi bengkulu untuk membentuk kebijakan yang adil untuk rakyat dan lingkungan," tegas ridhoan.
lebih jauh, tuntutan yang disampaikan aliansi peduli bumi raflesia dilatarbelakangi dengan kondisi bumi bengkulu saat ini. pertama menumpuknya sampah plastik yang memenuhi pantai dan kawasan lingkungan lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan, berdampak pada kesehatan serta mengganggu keindahan alam maka pemerintah harus mengambil sikap mengenai pengurangan sampah plastik. 
belum ada kebijakan yang konkret dari pemerintah untuk menjawab persoalan sampah provinsi bengkulu, serta implementasi atas kebijakan yang ada juga masih sangat minim. seperti halnya pengelolaan sampah di kota bengkulu yang hanya menggunakan proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke tpa yang saat ini, beberapa kondisinya sudah overload kapasitas seperti tpa air sebakul. 
kemudian rencana perluasan lahan pada tpa air sebakul, juga bukan solusi yang konkret jika dibagian hulunya tidak dikelola. karena hanya melakukan penumpukan sampah, permasalahan ini seperti bom waktu untuk masyarakat dan mengundang masalah baru. 
"kita mendorong pemerintah provinsi bengkulu untuk memberikan solusi di bagian hulu yaitu lewat kebijakan, karena solusi untuk sampah plastik tidak cukup hanya dengan pengelolaan sampah, karena plastik merupakan suatu produk yang harus kurangi bahkan dihentikan penggunaannya. maka dari itu kita butuh kebijakan yang mampu menertibkan masyarakat dengan memberikan soluasi atas akar masalah," sampai ridhoan.
baca juga:pemprov bengkulu komitmen perhatikan thl dan honorer
kedua, bahwa dalam undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi pasal 4 (2) mengatur bahwa sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk-untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pasal 8 (1) setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
artinya penggunaan energi bersih terbarukan merupakan sumber energi yang paling ideal digunakan untuk menjaga keselamatan dan kelestarian lingkngan hidup.
bahwa peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. kemudian pasal 3 (1) dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional pltu batubara yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral. dengan regulasi yang ada, seharusnya benar-benar dijalankan. 
ketiga, penetapan rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu tahun 2023 - 2042 terindikasi hanya memberikan karpet merah yang sebesar-besarnya kepada investasi untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di provinsi bengkulu. diantaranya mengakomodasi kepentingan pltu batubara teluk sepang, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dengan mengabaikan kepentingan rakyat. 
di sisi yang lain, pemerintah provinsi bengkulu juga telah menghilangkan hak peran serta masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan mulai dari proses pembahasan pelaksanaan dan penetapan kebijakan. hal ini, merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan merupakan wujud ketidakterbukaan pemerintah bagi partisipasi para pihak untuk melakukan pengawasan kebijakan rtrw provinsi bengkulu.
keempat, dengan maraknya keresahan dari masyarakat di beberapa kabupaten di provinsi bengkulu, seperti hutan adat malin deman mukomuko, hutan serawai pasar seluma, hutan adat di rejang lebong dan beberapa hutan adat lainnya. beranjak dari implementasi putusan mk no : 35 tahun 2012 yang berisi ketetapan hutan adat bukan hutan negara. 
"yang kami nilai putusan tersebut belum dirasakan implementasinya oleh masyarakat adat di provinsi bengkulu. masyarakat di sekitar hutan adat mengalami hambatan dalam bertani serta memanfaatkan fungsi hutan adat mereka dalam mencari sumber penghidupan dalam sektor pertanian," tutur ridhoan. 
baca juga:pemprov bengkulu komitmen perhatikan thl dan honorer
latar belakang terakhir yakni kondisi krisis iklim, di mana perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbondioksida dan gas-gas lainnya yang menyebabkan gas efek rumah kaca. konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.
berdasarkan fakta tersebut aliansi peduli bumi raflesia dalam orasi yang disampaikan dalam peringatan hari bumi menyatakan sikap :
1. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk membentuk peraturan daerah (perda) tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
2. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk segera melakukan transisi energi dari energi fossil menuju energi bersih yang adil dan berkelanjutan.
3. menolak pengesahan perda no : 3 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi bengkulu tahun 2023-2043.
4. mendesak pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk merealisasikan putusan mahkamah konstitusi no : 35 tahun 2012 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan meminta pemerintah daerah provinsi bengkulu untuk mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan rancangan undang - undanga tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat.
5. mendesak pemerintah provinsi bengkulu untuk mendorong pemerintah pusat agar segera merumuskan rancangan undang undang (ruu) keadilan iklim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 23 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan