Alokasi Belanja Pegawai 2024 Naik, Belanja Bansos Turun

BENGKULU RK - Memasuki tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus memegang peran yang vital dalam mendorong ekonomi inklusif serta berkelanjutan bagi kemajuan Indonesia secara menyeluruh yang didalamnya terdapat seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 

Di Provinsi Bengkulu sendiri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengalokasikan APBN di dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024 dengan Belanja Negara tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun. 

"Alokasi ini meningkat 8,6 persen dibandingkan APBN 2023 dimana Belanja Negara pada tahun tersebut sebesar Rp 3.061,2  triliun," tutur Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya.

Ia menambahkan, pagu anggaran Provinsi Bengkulu pada awal tahun 2024, menembus angka di atas Rp 16 triliun atau  tepatnya Rp 16,08 triliun, meningkat Rp 1,36 triliun atau 9,24 persen dari pagu awal tahun 2023 Rp 14,72 triliun. Total alokasi anggaran ini terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,22 triliun dan Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp 10,86 triliun. 

"Walaupun dengan alokasi tersebut, tidak menutup kemungkinan pagu anggaran pada awal tahun 2024 akan berubah seiring  dengan kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi," tutur Bayu.

Lebih lanjut, secara rinci alokasi per jenis belanja untuk Satuan Kerja (Satker) kementerian/lembaga di provinsi Bengkulu di tahun 2024 yakni Belanja Pegawai yang sebelumnya di tahun 2023 Rp 1,92 triliun menjadi Rp 2,05 triliun.

"Belanja pegawai ini mengalami kenaikan sebesar 6,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Bayu.

Lalu ada belanja barang dari Rp 1,84 triliun di tahun 2023  menjadi Rp 2,31 triliun di tahun 2024 atau mengalami kenaikan 25,41 persen. Dan ada juga belanja modal dari Rp 827,8 miliar ditahun anggaran 2023  menjadi Rp 833,9 miliar atau naik 0,73 persen.

Disisi lain, dibandingkan 3 jenis belanja yang mengalami kenaikan, Bantuan Sosial (Bansos) justru mengalami penurunan sebesar 1,3 persen atau  Rp 18,6 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 18,3 miliar di tahun 2024 mendatang.

"Total keseluruhan belanja negara tahun 2024 naik 13,18 persen dari total tahun 2023 Rp 4,61 triliun menjadi Rp 5,22 triliun," imbuh Bayu.

BACA JUGA:Pembangunan Jembatan Elevated DDTS Capai 99 Persen, Siap Uji Coba

Peningkatan pagu belanja Satker pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar 13,18 persen  akan diprioritaskan untuk kegiatan diantaranya perbaikan kualitas SDM (Sumber Daya manusia), penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta  pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.

"Hal demikian tercermin dari alokasi dalam APBN yang  berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, akselerasi pembangunan infrastruktur demi menunjang perekonomian nasional, serta mendukung agenda reformasi yang dicanangkan oleh  pemerintah,"  tutup Bayu.