Koalisi Jurnalis Bengkulu Bersatu Tolak Draf RUU Penyiaran

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Rabu , 29 May 2024 - 19:07

Massa aksi tergabung dalam Koalisi Jurnalis Bengkulu Bersatu saat menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 29 Mei 2024--GATOT/RK

koalisi jurnalis bengkulu bersatu tolak draf ruu penyiaran                            radarkoran.com - puluhan jurnalis yang tergabung dalam koalisi jurnalis bengkulu bersatu menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi uu penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (versi maret 2024) pada rabu, 29 mei 2024.
koalisi yang berasal dari berbagai organisasi seperti aliansi jurnalis independen (aji) bengkulu, ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) bengkulu asosiasi media siber indonesia (amsi) bengkulu, forum komunikasi wartawan (fkw) kahmi bengkulu, radio dehasen bengkulu dan ukm sinematografi universitas dehasen bengkulu menolak draf ruu penyiaran lantaran banyak pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi dan ham.
dalam demonstrasi tersebut jurnalis menggelar aksi menutup mulut dengan lakban warna hitam di depan kantor komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) bengkulu serta aksi jalan mundur dengan membawa keranda mayat bertuliskan "mayat kebebasan pers" di depan gerbang sekretariat dewan provinsi bengkulu.
aksi tutup mulut menggunakan lakban hitam memiliki simbol atau diartikan sebagai pembungkaman serta membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum. sementara, aksi membawa keranda mayat sebagai tanda mati demokrasi serta jalan mundur menandakan mundurnya demokrasi di indonesia.
baca juga:tingkatkan potensi pesisir, dkp akan usulkan pembangunan 23 rumpon ikan di 2025
selain itu, para jurnalis dalam demonstrasi tersebut juga membawa sejumlah poster dengan berbagai tulisan penolakan ruu penyiaran. mulai dari pers bukan kolom iklan, tolak ruu penyiaran, pembungkaman pers = penghancuran pilar demokrasi, hapus pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers serta tulisan penolakan lainnya.
ketua aliansi jurnalis independen (aji) bengkulu, yunike karolina mengatakan, penolakan ruu penyiaran versi maret 2024 yang dilakukan aliansi jurnalis bengkulu bukan tanpa alasan. sebab ruu penyiaran ini dinilai memuat sejumlah pasal problematik yang dapat mengancam kebebasan pers, berekspresi, demokrasi dan ham.  
"kami minta hapus pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers, demokrasi dan ham. jangan bungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. tinjau ulang urgensi revisi uu penyiaran," kata yunike.
ditambahkan anggota bidang advokasi aji bengkulu, romi juniantra,  ruu penyiaran secara nyata membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum.
adanya regulasi tersebut berniat untuk mengendalikan secara berlebihan (over controlling) terhadap ruang gerak jurnalis yang tentunya dapat berdampak pada pelanggaran terhadap hak atas kemerdekaan pers, serta pelanggaran hak publik atas informasi.
"keberadaan pasal-pasal dalam ruu penyiaran tersebut berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi," tegas romi. 
dengan melihat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari regulasi tersebut kedepannya, koalisi jurnalis bengkulu bersatu meminta untuk kpi dan dpr ri meninjau ulang urgensi revisi uu penyiaran, menghapus pasal-pasal problematik yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi, dan melibatkan dewan pers dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang beririsan.
baca juga:kekosongan jabatan eselon ii pemprov bengkulu segera ditindaklanjuti
beberapa pasal yang dinilai dapat berdampak negatif diantaranya pasal 50b ayat 2 huruf c yang mengatur larangan praktik jurnalisme investigasi. sementara jurnalisme investigasi merupakan dasar dari jurnalisme profesional. jika pasal ini disahkan, maka publik hanya mendapat informasi seadanya dan tidak liputan mendalam serta kontrol sosial menjadi terbatas.
hal tersebut tentunya bertentangan dengan uu pers nomor 40 tahun 1999, pasal 4 ayat 2, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. lalu, ruu penyiaran pada pasal 34 sampai 36. kewenangan kpi untuk melakukan penyensoran dan pembredelan konten di media sosial.
pasal yang ada juga tentu mengancam kebebasan konten kreator maupun lembaga penyiaran yang mengunggah konten di internet. konten siaran di internet wajib patuh pada standar isi siaran (sis) yang jelas-jelas mengancam kebebasan pers dan melanggar prinsip-prinsip ham.
pasal problematik lainnya yakni pasal 8 a ayat (1) huruf q, sengketa pers karya jurnalistik terutama penyiaran itu nantinya diselesaikan oleh kpi. ini tentu bertentangan dengan uu pers nomor 40 tahun 1999, yang mana sengketa pers diselesaikan oleh dewan pers melalui hak jawab, koreksi dan lainnya.
kemudian, pasal 51 e, sengketa pers akibat putusan kpi dapat diselesaikan melalui pengadilan. selanjutnya, pasal 50b ayat 2k, pembungkaman kebebasan berekspresi lewat ancaman kabar bohong dan pencemaran nama baik.
di pasal itu, mahkamah konstitusi ri telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran, pasal 14 dan pasal 15 pada uu no 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat (1), tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam kitab undang-uang hukum pidana pada 21 maret 2024.
pada draf ruu penyiaran ini juga menghapus pasal 18 dan 20 dari uu penyiaran no 32/2002, di mana pasal-pasal ini membatasi kepemilikan tv dan radio. hilangnya pasal-pasal ini akan mempermulus penguasaan tv dan radio pada konglomerasi tertentu saja.
baca juga:bentuk komitmen maju pilgub, meriani bos toyota bengkulu kembalikan berkas ke gerindra dan hanura
berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, koalisi jurnalis bengkulu bersatu meminta untuk meninjau ulang urgensi revisi uu penyiaran, menghapus pasal-pasal problematik yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi, serta melibatkan dewan pers dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang beririsan.
untuk diketahui, dalam aksi yang dilaksanakan koalisi jurnalis bengkulu tersebut, mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian polresta bengkulu.
pada aksi tersebut, massa juga berorasi serta meminta komisioner kpid bengkulu dan seluruh anggota dprd provinsi bengkulu untuk menandatangani surat pernyataan penolakan ruu penyiaran versi maret 2024 serta bersurat ke kpi pusat dan dpr ri.
namun, surat pernyataan dari kpid bengkulu dan seluruh anggota dprd provinsi bengkulu menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan ruu penyiaran.
 meski demikian, aksi penolakan ruu penyiaran ini juga ditandai dengan seluruh jurnalis yang ikut tergabung dalam aksi menandatangani penolakan ruu penyiaran di atas sehelai spanduk banner kosong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 30 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan