Pemprov Akan Buat Tim Pengawas Khusus BBM Subsidi

Kepala Dinas energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Ir. Donni Swabuana, ST,.M.Si --GATOT/RK

Radarkoran.com - Dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak  (BBM) di SPBU di dalam wilayah Provinsi Bengkulu. 

Dari hasil audiensi yang dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pihak Pertamina dan BPH Migas pada Kamis, 15 Agustus lalu disepakati akan dibentuk tim pengawasan khusus penyaluran BBM subsidi yang ada di wilayah Bengkulu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Ir. Doni Swabuana, ST, M.Si mengatakan, tim pengawas khusus ini penting untuk dibentuk karena selama ini apa yang ditemukan di lapangan dengan yang disampaikan Pertamina ke BPH Migas kerap sekali berbeda.

"Harus diakui ada perdebatan antara apa yang kita temukan di lapangan dengan yang disampaikan pertamina ke BPH Migas. Setiap BPH Migas turun normal-normal dan bagus, tapi pengakuan dari para pengusaha SPBU kuota itu memang berkurang. Dan kita telah sepakat untuk membentuk tim untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang ada dan diketahui seluruh pihak," tutur Doni.

BACA JUGA:Sepeda Motor Jenis Ini Terancam Tidak Bisa Isi BBM Subsidi Pertalite, Ini Kabar Terbarunya

Dengan adanya tim pengawas khusus ini nantinya kan bersama-sama mengecek dan mengawasi pendistribusian BBM subsidi, sehingga semua pihak bisa mengetahui hasilnya dan tidak ada perbedaan pendapat.

"Jadi tidak kita dapat laporan dari staf setelah dicek di SPBU berkurang, tapi pihak Pertamina tidak mau mengakui stok itu dikurangi. Bila perlu kita lihat bill pembelian setiap SPBU itu jatahnya berapa," tegas Doni.

Ia menambahkan, ada beberapa SPBU yang pihaknya temukan selama ini memiliki kuota penyaluran sebanyak 32 KL (Kiloliter) per hari untuk jenis Pertalite, namun sekarang dikurangi jadi 16 KL. Disisi lain pihak Pertamina tidak mengakui dan menyebut penyaluran masih sesuai dengan kuota.

"Kesimpangsiuran seperti ini yang perlu kita pecahkan dengan tim terpadu pengawasan. ini sudah disepakati untuk dibentuk," lanjutnya. 

Lebih jauh, Doni juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM subsidi yang kerap terjadi sejak tahun 2022 lalu. Sehingga tidak ada alasan persoalan kelangkaan BBM di wilayah Bengkulu karena adanya insiden pipa salur BBM di kawasan Pulau Baai Bengkulu yang pecah dan penyaluran harus dilakukan dari provinsi tetangga.

"Sebelum pipa itu pecah pun masalh ini sudah ada. Jadi kita agak kurang logis menerima ini, karena antrean kendaraan ini kan dari dulu sudah terjadi. Maka penting sekali kejujuran semua pihak, sehingga bisa dicari solusi," tutup Doni.

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan