Soal Nasib Jutaan Honorer, Ini Penjelasan dari MenPAN-RB Azwar Anas

Radarkoran.com -  Informasi teranyara terkait pembahasan Rancangan PP Manajemen ASN, sudah pasti menjadi kabar gembira bagi jutaan honorer yang ingin segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Rapat pembahasan Rancangan PP Manajemen ASN dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas pada Rabu 05 Juni 2024. Dalam kesempatan ini, MenPAN-RB Azwar Anas membicarakan soal penyelesaian masalah non-ASN atau honorer.

Disebutkan, Rancangan PP Manajemen ASN terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer segera diselesaikan. Pada rapat tersebut, Menteri Azwar Anas menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam PP Manajemen ASN harus membawa keadilan. 

"RPP ini harus segera menemui keputusan, dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak," tegas MenPAN-RB Azwar Anas saat memimpin rapat Panitia Antar-Kementerian (PAK) di Kantor Kementerian PANRB.

Rapat pembahasan RPP Manajemen ASN diikuti PAK, antara lain oleh Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI, Korps Pegawai RI (Korpri), serta instansi terkait lainnya.

BACA JUGA:Seleksi PPPK 2024, MenPAN-RB Azwar Anas: Tes Itu Hanya Formalitas

Beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi. Menteri Anas berharap PAK ini juga memberi ketegasan dalam RPP ini. MenPAN-RB Azwar Anas juga mengatakan, pembahasan mengenai non-ASN atau honorer ini sangat mendesak.

Sebab, tegas MenPAN-RB Azwar Anas, nasib jutaan honorer tergantung pada PP Manajemen ASN. "Ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Impact-nya sangat besar RPP ini," tegasnya.

Dibeberkan, salah satu langkah strategis pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer adalah dengan membuka formasi CASN 2024 dengan porsi yang cukup besar. Total persetujuan prinsip formasi tersebut sekitar 1,2 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap. 

Jumlah tersebut terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah, termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah," demikian MenPAN-RB Azwar Anas.