Pemprov dan BPN Serahkn 200 Sertifikat Program PTSL

BENGKULU RK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu menyerahkan 200 sertifikat hak atas tanah program PTSL tahun anggaran 2023 dan peluncuran sertifikat tanah elektronik, Senin (4/12) di Ruang Pola Pemprov Bengkulu.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah, MMA didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin dan disaksikan sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan penyerahan sertifikat ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan menyerahkan lebih dari 2,5 Juta sertifikat Hak Atas Tanah. 

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin mengatakan, program sertifikasi lahan merupakan upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan masyarakat, sehingga dapat memberdayakan untuk perekonomian masyarakat. 

Program ini sendiri telah dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN yang masuk dalam program strategis nasional yang terdiri dari beberapa program seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Redistribusi (Redis) tanah, sertifikat elektronik, hingga sertifikasi aset pemerintah daerah.

Dalam kegiatan ini pihaknya menyerahkan secara simbolis sebanyak 200 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari 18.030 sertifikat yang siap di serahkan ke penerima yang ada di kabupaten/kota. 

"Tahun ini untuk program PTSL kita bagikan sampai akhir tahun sebanyak 16.030 bidang dan juga ada dari Redis (Redistribusi) 1.700 bidang, jadi total ada 17.700 bidang yang akan diserahkan," ungkapnya. 

Sementara itu, untuk program sertifikat elektronik seperti yang dilaunching oleh Presiden RI, Indera menyebut untuk tahap awal akan difokuskan terlebih dahulu untuk aset milik kementerian. Selain itu program juga harus disosialisasikan terlebih dahulu agar diketahui secara luas oleh masyarakat. 

"Inikan masalah kepercayaan masyarakat terhadap program sertifikat elektronik ini, jadi mekanismenya harus disosialisasikan dahulu. Tapi tadi sudah dibicarakan dengan pak gubernur, rencananya seluruh aset pemerintah provinsi akan dijadikan dalam bentuk elektronik," ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah, MMA dalam sambutannya meminta agar program PTSL dapat dioptimalkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya dengan dukungan anggaran dari APBD masing-masing.

BACA JUGA:Pemprov Gelar Rakor TPID, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Stabil

"Kita minta kabupaten/kota dengan kemampuan APBD masing-masing untuk mengalokasikan anggaran dan supporting dari APBD untuk realisasi program PTSL di masing-masing kabupaten/kota, terutama yang berhubungan langsung dengan aset pemerintah," ungkapnya. 

Dirinya juga menyoroti persoalan konflik agraria khususnya di kawasan perkebunan, sebagai Ketua Gugus Reforma Agraria beberapa langkah telah diambil untuk menekan konflik lahan di wilayah Provinsi Bengkulu. 

"Persoalan konflik lahan ini sudah terjadi sejak 20-30 tahun lalu, dan saya sudah dua kali mengeluarkan edaran untuk mencegah problem. Dan penyelesaian konflik ini butuh peran kita semua," ujar Gubernur.