Atasi Kasda Kosong Awal Tahun, Pemkab Kepahiang Wacanakan Penggunaan Kartu Kredit

Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang Provinsi Bengkulu mewacanakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ketika di awal tahun. Ini dilakukan guna mengantisipasi dari ketersediaan APBD Kabupaten Kepahiang yang masih kosong di Kas Daerah (Kasda) pada saat awal tahun. 

Penggunaan kartu kredit belanja pemerintah daerah tentunya akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang harus menyediakan APBD Kepahiang, dalam hal ini Bank Bengkulu. Sejauh ini, wacana penggunaan kartu kredit pemerintah daerah masih tahap pembahasan, yang nanti bisa dijadikan sebagai dasar hukum diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup). 

Kartu kredit pemerintah daerah dianggap penting dalam menjaga roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik pada awal tahun. Sehingga di awal tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah tersedia dan program yang telah diagendakan dapat dijalankan sejak awal tahun. Tidak seperti biasanya, pada saat awal tahun Kasda Kepahiang selalu kosong.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM membenarkan saat ini pihaknya lagi menggodok Perbup kartu kredit Pemerintah Daerah. 

BACA JUGA:Pemkab Kepahiang Dapat Kucuran DBH Sawit, Sudah Ada di Kasda

Sejauh ini masih pembahasan dengan Bagian Hukum Setkab Kepahiang, terkait wacana penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. 

"Saat ini masih kita godok untuk Perbupnya. Wacana penerapan kartu kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk mengatasi keuangan daerah di awal tahun. Setelah semua pembahasan selesai, nanti akan diharmonisasikan dengan Kanwil Kemenkumham," jelasnya, Minggu 14 Juli 2024.   

Diketahui bersama, setiap awal tahun biasanya rata-rata kas daerah selalu kosong, tidak terkecuali Kasda Kepahiang. Karena itulah diyakini dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah Daerah, setiap awal tahun anggaran tetap tersedia. Sehingga, program yang harus dijalankan OPD bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya. 

OPD-OPD nantinya akan diberi Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Walaupun nantinya APBD Kepahiang belum tersedia, namun anggaran OPD sudah tersedia dan dapat dibelanjakan dengan menggunakan kartu kredit. 

"Seperti contoh, setiap awal tahun kita ada kegiatan HUT Kabupaten Kepahiang. Selama ini anggaran tersebut belum bisa dicairkan. Namun dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah Daerah, kedepannya anggaran tersebut sudah tersedia di awal tahun dan dapat digunakan," sampai Jono. 

Untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pemkab Kepahiang akan bekerja sama dengan Bank Bengkulu. Jadi, nantinya Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dipegang OPD akan diisi oleh Bank Bengkulu sebesar 40 persen dari anggaran Uang Persediaan (UP) yang berada di OPD masing-masing.

BACA JUGA:Harga Kopi Robusta Terus Naik, Dimulai Rp 67 Ribu hingga Rp 69 Ribu per Kilogram

"Setelah nantinya Kasda sudah tersedia maka anggaran yang dipakai melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah dibayar ke Bank Bengkulu. Misalkan nantinya total anggaran UP OPD sebesar Rp 200 juta, Kartu Kreditnya bisa diisi sebesar 40 persen. Setelah APBD tersedia maka itu dilakukan pembayaran kepada Bank Bengkulu," terang Jono. 

"Untuk tahap awal ini, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah baru diterapkan di beberapa OPD sebagai pilot projek. Selanjutnya, akan diterapkan ke setiap OPD. Apabila wacana ini benar diterapkan, maka awal tahun 2025 akan mulai direalisasikan," demikian Jono.