Radarkoran.com - Pascadilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Prabowo Subianto, Natalius Pigai mulai menghadiri beberapa kegiatan yang berkaitan dengan HAM.
Salah satunya menghadiri Rapat kerja (Raker) perdana bersama Komisi XIII DPR, Kamis 31 Oktober 2024.
Dalam rapat digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlelemen Senayan Jakarta tersebut, ada hal menarik yang terungkap.
Apa? Saat rapat ini berlangsung, Pigai dalam sambutannya menegaskan dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama sebagai Menteri HAM.
Hal itu berbeda dari menteri-menteri yang lain, yang memiliki program 100 hari kerja.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Larang Menteri Pakai Mobil Impor!!
"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai.
Bukan tanpa dasar, pernyataan tersebut juga dijelasakan oleh Pigai, bahwa program 100 hari pertama biasanya hanya difokuskan tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi hingga pengisian staf di jajaran kementerian. Dia menilai, hal itu cukup diselesaikan tujuh hari saja.
"Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi," ujar Pigai.
Oleh karena itu, dia lebih menganggap lima tahun pertama jabatan sebagai kondisi darurat atau emergency.
"Pasukan saya harus siap, harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.