Radarkoran.com - Alokasi APBD Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Dari total APBD sebesar Rp 1,073 triliun, lebih dari 50 persen atau sekitar Rp 522 miliar habis untuk belanja pegawai. Angka ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas anggaran yang ada dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Rejang Lebong.
Persoalan belanja pegawai yang persentase telah melebihi ketentuan maksimal 30 persen tersebut turut disinggung oleh DPRD Rejang Lebong dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang DPRD Rejang Lebong pada Senin, 30 Juni 2025.
Menyikapi hal ini, Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, SE, M.AP yang hadir langsung dalam rapat paripurna menyambut baik saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRD Rejang Lebong. Dirinya memastikan akan segera menindaklanjuti persoalan yang ada.
"Rekomendasi terkait belanja pegawai ini sangat baik dan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong," kata Bupati Fikri saat diwawancarai awak media usai kegiatan paripurna, Senin 30 Juni 2025.
Terhadap rekomendasi yang ada, Bupati Fikri menyebut pihaknya bersama OPD teknis akan segera menyiapkan langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan yang ada.
BACA JUGA:Baru 3 Desa Capai Standar Inklusif, Pemkab Rejang Lebong Dorong Desa/kelurahan Ramah Disabilitas
BACA JUGA: Distankan Rejang Lebong Tunggu Realisasi Bantuan Alsintan Kementan
"Rekomendasi ini akan segera kami jalankan sesuai apa yang disampaikan kawan-kawan di Banggar DPRD," imbuhnya.
Lebih jauh dikatakan Bupati Fikri, pihaknya akan melakukan rapat bersama BKPSDM untuk melakukan pemetaan setiap bagian dari belanja pegawai. Ini dilakukan agar diketahui bagian-bagian belanja pegawai yang tidak efektif dan efisien.
"Dengan pemetaan kita akan tahu belanja ini boros nya dimana, pentingnya yang mana. Ini yang akan kita petakan dan jika sudah kita dapatkan dari dinas dan OPD teknisnya akan kami sampaikan kepada media," sampai Bupati Fikri.
Dikatakan Fikri, pemetaan belanja pegawai ini penting dilakukan agar dapat diketahui secara detail kebutuhan belanja yang perlu dikeluarkan dari APBD. Serta dapat dicari solusi untuk menekan persentase belanja yang saat ini kondisinya tinggi.
"Karena posisinya saya bersama pak Hendri masih baru, jadi kita belum tahu persis tentang pemetaan belanja pegawai. Tapi kami sudah menarik kesimpulan, dengan belanja pegawai hampir mencapai 50 persen ini, harus kita lakukan strategi atau tidak membengkak lagi," tutup Bupati Fikri.