Radarkoran.com - Masih banyak OPD di lingkungan Pemkab Lebong belum menuntaskan penyusunan rencana strategis (Renstra). Hal tersebut diketahui dari pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025.
Terkait hal ini Wakil Bupati Lebong Bambang ASB, S.Sos, M.Si meminta Sekda bisa menetapkan batas waktu untuk OPD menyerahkan Renstra mereka. Tak hanya sebatas itu, Wabup juga meminta agar Sekda sebagai pejabat tertinggi ASN untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang tidak bisa menuntaskan Renstra sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Sekda harus evaluasi, renstra ini adalah pekerjaan rutin, pekerjaan biasa, mengapa bisa menjadi hambatan, " tegas Bambang.
Bambang juga meminta agar Sekda bisa segera melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap kepala OPD agar jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Lebong bisa berjalan dengan baik.
"Bagi mereka yang tidak siap bersama kita, siap di perahu yang sama, silahkan pak Sekda evaluasi. Tidak ada persoalan, " lanjut Bambang.
Sementara itu terkait dengan pelaksnaan Musrenbang RPJMD 2025-2029, Bambang mengatakan jika kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan visi misi kepala daerah dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan.
BACA JUGA:Lebong Utara Miliki Jumlah Pelaku UMKM Terbanyak, Segini Jumlahnya
BACA JUGA:Setelah Dana BOS, Inspektorat Segera Audit Penggunaan DD
Selain itu, Musrenbang RPJMD 2025–2029 ini juga untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lebong yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun RPJMD Provinsi.
"RPJMD adalah dokumen yang harus diselesaikan sebagai pedoman kami dalam merencanakan program pembangunan lima tahun ke depan, " kata Wabup Bambang.
Lebih jauh Bambang mengatakan, Bupati Lebong H. Ahari, SH, MH sendiri sudah menyiapkan tim harmonisasi yang bertugas enyesuaikan antara visi misi mereka saat kampanye dengan RPJMD 2025-2029.
"Tinggal lagi dalam eksekusinya dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. Tentu semuanya prioritas tapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, " demikian Wabup.