Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu membantah adanya isu yang beredar yang menyebutkan jika gaji honorer R4 (Honorer non database) di bawah naungan Pemprov Bengkulu rendah.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menegaskan bahwa tenaga honorer kategori R4 di Provinsi Bengkulu saat ini telah menerima gaji sebesar Rp1 juta per bulan. sehingga jika ada isu yang menyebut berada dibawah angka tersebut, ia memastikan tidak benar.
"Di kepemimpinan saya dan Pak Mian, honorer kategori R4 diberikan gaji Rp1 juta per bulan. Jadi kalau ada cerita gaji kurang dari itu, tidak benar,” kata Helmi Hasan pada Kamis, 21 Agustus.
Lebih jauh, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, bagi honorer R4 yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pengangkatan dapat dilakukan dari pengusulan masing-masing daerah.
Terkait dengan ini, Gubernur Helmi menyebut jika pihaknya telah menandatangani usulan honorer R4 untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu tersebut. Namun, keputusan akhir tetap menunggu sinyal dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Seberapa Nyaman Interior Toyota Agya GR Sport? Berikut Ulasannya
"Usulan sudah saya tandatangani. Selama pemerintah pusat tidak memberi sinyal, kita tidak bisa berbuat banyak. Jika sudah ada izin, tentu Pemprov Bengkulu akan langsung menindaklanjuti. Pemprov hari ini berkomitmen setiap persoalan akan segera ditangani," ujarnya.
Untuk diketahui, polemik mengenai gaji honorer yang rendah kembali mencuat setelah pernyataan seorang guru honorer dari Bengkulu bernama Rerisa yang viral dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Rerisa menyebut penghasilannya hanya Rp30 ribu dikali 18 jam, atau jauh di bawah standar.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Mian sudah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Dan pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu sendiri telah mendapatkan hasil klarifikasi yang menyebutkan jika pernyataan yang disampaikan itu ternyata bukan menggambarkan kondisi di Provinsi Bengkulu.