Radarkepahiang.bacakoran.co - Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra, SE M.Si mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten (PemkB) Kepahiang ingin memaksimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka segera menyusul program pembangunan tower base transceiver station (BTS) atau tower telekomunikasi.
Pasalnya, jika sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut diterapkan agar dapat dijangkau oleh pemerintahan desa dan kelurahan. Sementara saat ini, dijelaskan Andrian wilayah pedesaan masih terdapat blankspot dimana kondisi suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet.
Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah, terlebih jika sistem pemerintahan berbasis elektronik diterapkan. Menurutnya, tidak hanya di Kecamatan Seberang Musi, beberapa wilayah di Kabupaten Kepahiang masih mengalami blankspot area.
"Di era digital saat ini, jaringan komunikasi internet sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, terlebih jika SPBE diterapkan. Kalau jaringan telekomunikasi tidak baik, pemerintah desa dan kelurahan yang berada di area blankspot sangat kesulitan menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu," kata Andrian, Selasa 12 Maret 2024.
"Ya tidak hanya di Kecamatan Seberang Musi, tapi juga di beberapa wilayah kecamatan lainnya, desa dan kelurahan masih ada yang lemah jaringan telekomunikasi. Maka dari itu kita minta Pemkab Kepahiang segera menyiapkan data-datanya serta meyusul program pembangunan tower telekomunikasi tersebut ke Kementerian Kominfo," sambung Andrian.
Terlebih, saat ini pengembangan desa digital dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien.
"Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, seperti penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk, termasuk pendampingan yang tepat bagi masyarakat desa, mutlak diperlukan dalam pembangunan desa digital," ujarnya.
"Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan informasi adalah salah satunya dengan menyediakan kualitas layanan internet cepat," lanjut Andrian.
Untuk itu tambahnya, pengembangan desa digital diharapkan dapat lebih optimal dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Kemudian guna mendukung diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. (rfm)