4 Kades dan ASN di Kepahiang Terancam Sanksi, Aktif Antarkan Cabup dan Cawabup

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Selasa , 24 Sep 2024 - 18:56

TERANCAM : Terindikasi aktif mengantarkan Cabup dan Cawabup daftar ke KPU Kepahiang, ada 4 orang berstatus ASN dan Kades terancam sanksi.--EPRAN/RK

4 kades dan asn di kepahiang terancam sanksi, aktif antarkan cabup dan cawabup                                radarkoran.com - ada 4 orang berstatus asn dan kepala desa (kades) di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu, terancam mendapat sanksi dari badan kepegawaian nasional atau bkn. ke 4 orang yang berstatus asn dan kades tersebut dilaporkan karena diduga berperan aktif saat mengantarkan cabup dan cawabup pilkada 2024 mendaftar ke kpu kabupaten kepahiang.
dari 4 orang yang bertatus asn dan kades tersebut, sampai saat ini ada 2 diantaranya telah dilakukan proses dan rekomendasinya sudah disampaikan ke bkn. sedangkan 2 orang lagi masih berproses di bawaslu kabupaten kepahiang. hal ini dibenarkan oleh anggota bawaslu kabupaten kepahiang, asuan toni ketika diwawancara wartawan radarkoran.com, selasa 24 september 2024. 
tetapi sayangnya pihak bawaslu kepahiang tidak membeberkan secara detail. jangankan identitas kades dan asn yang dimaksudkan, jumlah secara pastisaja tidak disebutkan.
dalam artian, berapa jumah kades dan berapa jumlah asn yang dilaporkan tesrebut. misalnya kadesnya 1 orang dan asn-nya 3 orang. selanjutnya asn yang dimkasud, apakah pns atau pppk. 
melalui komisioner asuan toni, bawaslu kepahiang memaparkan bahwa 4 orang yang terancam mendapatkan sanksi dari bkn tersebut, karena terindikasi aktif dan terlibat saat proses pengantaran cabup dan cawabup pilkada 2024 ketika melakukan pendaftaran ke kpu kepahiang. 
baca juga:masa jabatan diperpanjang, kades dan bpd bisa nambah pinjaman di bank bengkulu
dari empat orang yang merupakan asn dan kades tersebut, sejauh ini 2 diantaranya rekomendasi sudah disampaikan ke bkn, dan 2 lainnya masih dalam proses. 
"empat orang yang merupakan asn dan kades tersebut, indikasinya berperan aktif dan ikut mengantarkan proses pendaftaran cabup dan cawabup ketika melakukan pendaftaran ke kpu kepahiang. per hari ini (selasa, red) ada 2 rekomendasi yang sudah kami sampaikan ke bkn. untuk 2 lagi masih dilakukan proses," terang asuan toni. 
lebih lanjut dipaparkannya, sejauh ini baru 4 orang saja yang bertatus asn dan kades yang dilaporkan dan terancam sanksi bkn. namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah. karena menurutnya, saat ini masih ada beberapa yang masih proses pendalaman. 
berkaitan dengan sanksi apa yang diberikan, tegas asuan toni, merupakan wewenang dari bkn. sebab dalam indikasi dugaan pelanggaran asn dan kades tersebut, bawaslu kepahiang hanya memberikan kajian-kajian atas apa yang dilakukan asn dan kades pada pelaksanaan tahapan pilkada 2024. 
"tentu kalau saat ini kewenangan ada di bkn, sebagai lembaga yang punya kewenanan untuk memberikan kebijakan. berkaitan dengan rekomdasi (sanksi, red) kami hanya memberikan kajian terhadap peran asn dan kades atas kejadian tersebut. ya tinggal lagi nanti sanksi apa yang diberikan, itu merupakan kebijakan bkn atas kajian yang kami berikan," jelas asuan toni. 
ditanya mengenai keempat orang bertatus asn dan kades tersebut, indikasinya mengantarkan cabup dan cawabup mana saja ketika mendaftar ke kpu kepahiang? asuan toni menuturkan, di setiap pasangan calon terdapat asn dan kades yang berbeda. misalnya kades a ada di calon b, dan kades b ada pada calon a. 
baca juga: akan dikukuhkan, masa jabatan kades dan bpd di kepahiang resmi diperpanjang 
"empat orang berstatus asn dan kades ini ada di cabup dan cawabup berbeda, pada saat proses pendaftaran di kpu kepahiang. jadi keempatnya bukan hanya ada di satu pasangan cabup/cawabup saja, dan bukan pula di setiap pasangan cabup/cawabup semua mereka hadir," paparnya.
"namun keempat asn dan kades ini kita anggap terindikasi berperan aktif. meski demikian, kita belum dapat untuk menyebutkan nama maupun inisialnya. tetapi yang jelas, keempat orang ini berstatus asn dan kades," demikian asuan toni.
sekadar mengulas, sejatinya asn yang terdiri dari pns dan pppk dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada diwajibkan netral atau tidak memihak ke salah satu calon. tapi dibalik itu semua, asn diperbolehkan untuk menghadiri atau hadir ketika pelaksanaan kampanye dilakukan oleh calon. sebab asn mempunyai hak suara dan menentukan pilihan.
sehingga dengan menghadiri kampanye, bisa menjadi salah satu dasar dalam menentukan pilihan sesuai dengan visi misi yang disampaikan masing-masing calon saat melakukan kampanye. tetapi saat menghadiri kampanye, asn harus pasif. dalam artian, hadir hanya untuk menyaksikan kampanye.
sebaliknya tidak dibolehkan hadir secara aktif. misalkan hadir dan menyampaikan arahan maupun pertanyaan atau bertanya yang tujuannya mengarahkan dukungan ke salah satu calon. 
selain itu, asn juga dilarang menghadiri kampanye dengan melakukan penggalangan masa, mobilisasi masa, serta mengajak menentukan pilihan pada salah satu calon.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 25 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan