APBD Bengkulu Tahun 2025 Masih Fokus Infrastruktur, Program Nasional Tunggu Kebijakan

Radarkoran.com - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan  sosialisasi Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes dan turut dihadiri unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, serta pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merupakan forum penting untuk memberikan pemahaman terhadap arah kebijakan APBD tahun anggaran 2025, menyusul telah ditetapkannya Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang Penyusunan APBD tahun anggaran 2025.

"Hari ini kita sosialisasi Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025. Karena ini kita tunggu-tunggu dan Permendagri ini jadi dasar atau landasan pedoman teknis untuk penyusunan APBD 2025. Jadi semua pihak harus mematuhi," tutur Isnan Fajri yang juga Ketua TAPD Provinsi Bengkulu.

Ia menambahkan, dalam sosialisasi yang dilaksanakan ini,  pesertanya tidak hanya dari Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu saja, tapi juga turut hadir dari kabupaten-kabupaten dan provinsi tetangga.

BACA JUGA:APBD Perubahan 2024 Sudah Bisa Digunakan

"Tadi ada dari Sarolangun, Lubuklinggau, Musi Rawas dan ada dari Empat Lawang. Ini terjadi karena seluruh Indonesia pedomannya sama yakni di Permendagri nomor 15 tahun 2024," imbuh Isnan.

Sementara itu, program prioritas di tahun 2025, Isnan menyebut jika di dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025, dalam draft APBD pihaknya masih memprioritaskan  pembangunan infrastruktur. Hal ini lantaran rasio pembangunan infrastruktur masih dibawah rata-rata rasio yang diharapkan.

"Infrastruktur itu tetap menjadi skala prioritas kita, disamping tidak mengabaikan urusan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat umum," sampai Isnan.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait dengan adanya program nasional dari presiden baru terkait dengan program makan bergizi gratis yang disebutkan akan berbagi tanggung jawab anggaran dengan pemerintah daerah, Isnan Fajri menyebut jika Pemprov Bengkulu masih menunggu kebijakan resmi yang akan diambil pemerintah pusat.

Ia mengatakan, untuk program makan bergizi gratis pihaknya telah menyiapkan rekening khusus untuk mendukung program tersebut. Namun masih menunggu kebijakan resmi apakah anggaran yang digunakan dari APBN yang disalurkan ke daerah atau ditanggung dari APBD.

"Program makan gratis belum ada petunjuk secara resmi dan teknisnya, tapi rekening-rekening untuk bisa menyelenggarakan itu kita sudah siapkan. Kita akan lihat kebijakan pusat realnya seperti apa, apa melalui APBD, apa nanti dana pusat yang memang dititipkan di Pemerintah Daerah atau melalui instansi vertikal. Intinya kita support program tersebut," tutupnya.