Pengerukan Alur Pulau Baai Belum Ada Kepastian, DPRD Siap Turun Tangan

Radarkoran.com - Penyelesaian persoalan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu saat ini belum ada kepastian kapan akan dilakukan pengerukan. 

Disisi lain, aktivitas perekonomian di kawasan tersebut mengalami kendala yang signifikan karena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai menyebabkan kapal-kapal besar kesulitan bersandar. 

Menyikapi kondisi ini, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu memastikan akan melakukan penindakan dan turun langsung untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam percepatan pengerukan kawasan tersebut. 

Anggota Komisi III, Suharto, menegaskan pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Pulau Baai dalam waktu dekat.

"Kami sudah cukup lama memantau situasi di Pelabuhan Pulau Baai ini. Seharusnya, dengan kondisi yang sudah terjadi, persiapan untuk mendatangkan kapal keruk harusnya sudah dilakukan sejak awal. Kalau terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan perekonomian Bengkulu," ungkap Suharto, Senin, 6 Januari 2025.

Komisi III DPRD akan melakukan sidak ke Pelabuhan Pulau Baai bertujuan untuk melihat langsung kondisi alur pelabuhan serta mendapatkan informasi terkini dari pihak pelabuhan.

BACA JUGA:Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Baru Tunggu MK

"Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek sejauh mana kondisi pendangkalan ini dan mengapa pengerukan belum juga dilakukan. Sidak ini juga sebagai bentuk tekanan kepada pihak-pihak terkait agar segera bertindak," tegas Suharto. 

Suharto menyebut, pendangkalan alur sangat berdampak langsung pada aktivitas logistik di pelabuhan terbesar di Provinsi Bengkulu tersebut. Kondisi ini bukan hanya menghambat distribusi barang, tetapi juga memicu lonjakan harga kebutuhan kebutuhan di Bengkulu.

"Jika kapal besar tidak bisa bersandar ke pelabuhan, distribusi barang menjadi terhambat. Akibatnya, biaya pengangkutan barang meningkat, yang pada akhirnya membuat harga-harga kebutuhan yang melalui jalur laut melonjak. Ini tentu sangat merugikan masyarakat Bengkulu," sampai Suharto.

Lebih jauh, Suharto menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Pelindo, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menyelesaikan masalah ini. Ia memastikan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu akan segera melakukan koordinasi dengan kedua pihak tersebut guna mencari solusi terbaik.

"Sebagai wakil rakyat, kami merasa bertanggung jawab untuk memastikan persoalan ini segera terselesaikan secepatnya. Dalam waktu dekat, kami akan meminta kepastian dari Pelindo dan KSOP mengenai kapan pengerukan alur akan dilakukan. Jika tidak ada tindakan konkret, maka kami akan mengambil langkah tegas," imbuhnya.

Suharto juga menyatakan bahwa DPRD akan meminta pimpinan untuk terlibat dalam pengawasan proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Sehingga proses pengerukan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. 

"Kami akan sampaikan kepada pimpinan agar DPRD andil langsung dalam pengawasan pengerukan di Pelabuhan Pulau Baai. Ini dilakukan demi memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala yang berarti," tuturnya.