Kelanjutan Program Kuliah Gratis Perangkat Desa Ditangan Gubernur Baru

Radarkoran.com - Program beasiswa kuliah gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang menyasar perangkat desa di wilayah ini belum ada kepastian dilanjutkan atau dihentikan sampai tahun 2025. Pasalnya program ini tergantung dengan kebijakan Gubernur Bengkulu baru yang akan dilantik beberapa waktu kedepan.

Program kuliah gratis yang dijalankan Pemprov Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu yang bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) tersebut telah berlangsung selama 2 tahun terakhir untuk 2 angkatan kuliah. Masing-masing angkatan sebanyak 200 orang penerima beasiswa dari Aparatur Pemerintah Desa. 

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, Siswanto mengatakan, program kuliah gratis bagi aparatur desa ini akan menyesuaikan dengan program dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

"Untuk angkatan pertama akan selesai di 2025 dan anggaran tersedia. Tinggal yang untuk angkatan kedua, akan dilanjutkan jika nanti ada kebijakan dari kepala daerah dan wakil kepada daerah terpilih," kata Siswanto. 

Siswanto menuturkan, beasiswa aparatur desa ini telah berjalan dua angakatan dan setiap angkatan ada 100 orang dengan setiap angkatan dianggarkan Rp 270 juta karena per semester Rp 2,7 juta. Pada tahun 2025 telah dianggarkan untuk pembayaran uang semester 2 dan 3 angkatan kedua serta semester 4 dan 5 untuk angkatan pertama. 

BACA JUGA:Segini Kuota Haji Bengkulu 2025, Prioritas Lansia

"Semester pertama untuk angkatan ketiga juga sudah dianggarkan di Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Terlepas dari itu, untuk kelanjutanya akan kita diskusikan setelah pelantikan gubernur terpilih pak Helmi Hasan dan pak Mian, apakah program ini akan berlanjut di 2026 atau tidak kita akan ikuti," tutur Siswanto. 

Lebih jauh dikatakan Siswanto, program beasiswa kuliah gratis bagi aparatur desa ini merupakan program kepala daerah sebelumnya, sehingga untuk keberlanjutan kedepannya akan disebut dengan program dan kebijakan kepala daerah baru. 

"Kalau memang pandangan dari kepala daerah dan wakil kepada daerah pak Helmi dan pak Mian itu tidak berlanjut, mungkin untuk angkatan ketiga itu tidak tidak lanjut lagi," sampainya. 

Apabila program ini terhenti, maka pembayaran atau penganggaran yang dilakukan untuk angkatan ketiga yakni Rp270 juta tidak bisa digunakan atau menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembayaran). 

"Rp 270 juta yang tidak ter gunakan mungkin nanti bisa dialihkan di APBD perubahan 2025, karena kita tidak akan menerima lagi untuk angkatan ketiga," imbuh Siswanto. 

Siswanto mengharapkan, meski berganti pemimpin dilingkup Pemprov Bengkulu. Program beasiswa kuliah gratis untuk perangkat desa ini tetap berlanjut, khususnya pada priodeisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih.

"Kita harapkan ini masih berlanjut," ujar Siswanto.