Panggil OPD, Dewan Bengkulu Tengah Tekankan Maksimal Serapan Anggaran

Radarkoran.com - Pada awal tahun anggaran 2025 ini, DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah memanggil masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggelar hearing dengan komisi-komisi. Yakni Komisi I, Komisi II dan Komisi III.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri. Dia menjelaskan, awal tahun 2025 ini ia memang meminta semua komisi menggelar hearing bersama OPD berdasarkan mitra kerja masing-masing.

"Kita mempertanyakan terkait program yang akan setiap OP jalankan pada tahun anggaran 2025. Kami juga minta supaya OPD lebih maksimal lagi dalam menyerap anggaran," Ketua Dewan Fepi Suheri. 

"Selain itu, kita juga memanggil OPD untuk hearingm karena anggota DPRD kita banyak yang baru, serta susunan setiap komisi berganti, maka pada awal tahun ini kita menggelar hearing bersama OPD untuk perkenalan," sambung politisi PPP ini. 

Lebih lanjut Fepi Suheri menuturkan, hearing juga mempertanyakan terkait penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan di setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap OPD. "Selain kami mengingatkan OPD agar maksimal dalam menyerap anggaran. Kami juga mengingatkan, agar menyerap anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

BACA JUGA:Pengguna WhatsApp Bisa Buat Stiker dari Swafoto, Begini Caranya

Beberapa OPD yang dipanggil untuk menggelar hearing seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang menggelar hearing bersama Komisi I.  Dinas Pertanian yang melakukan hearing dengan Komisi II. RSUD bersama perwakilan BPJS Kesehatan hearing bersama Komisi III.  

Hearing yang digelar bersama BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah membahas soal perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Kemudian dengan Dinas Dikbud membahas soal insentif guru PAUD. Kemudian bersama Dinas Pertanian, hearing menyangkut program-program pertanian yang akan diterapkan pada tahun 2025, dan menyambut program presiden Prabowo Subianto, yakni program ketahanan pangan.

"RSUD Bengkulu Tengah yang harus selalu mengoptimalkan pelayanan JKN terhadap masyarakat tanpa memandang kelas ekonomi. Jadi setiap OPD akan dipanggil bergantian untuk melakukan hearing. Mungkin juga ada yang belum saling kenal antara dewan dan OPD, melalui hearing bisa berkenalan," tutup Fepi Suheri.