Renovasi Sekolah di Kepahiang Terancam Batal, Ini Penyebabnya!

Radarkoran.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Dr. Nining Fawelly Pasju, S.Pt, MM belum dapat memastikan apakah OPD yang ia pimpin akan ikut terdampak rasionalisasi anggaran atau tidak. Pasalnya menurut Nining, sampai dengan saat ini, seluruh OPD di Kabupaten Kepahiang belum mendapatkan kejelasan terkait rasionalisasi anggaran tersebut.

Hanya saja menurutnya, apabila memang nantinya Dikbud Kepahiang ikut terdampak dalam rasionalisasi anggaran tersebut, maka sejumlah kegiatan yang harusnya dijalankan pada tahun ini, terpaksa dibatalkan. Salah satu kegiatan yang dimaksud Nining adalah, terkait usulan perbaikan pagar sekolah dan pemasangan paving block di sejumlah sekolah dalam Kabupaten Kepahiang.

"Kita belum tahu apakah ikut terdampak atau tidak, hanya saja kalau memang terdampak, artinya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dijalankan. Salah satu kegiatan itu adalah soal renovasi pagar sekolah dan pemasangan paving block," ujar Nining.

Padahal menutur Nining, kurang lebih ada 10 sekolah yang telah mengusulkan perbaikan pagar sekolah dan pemasangan paving block tersebut. Kendati demikian, hal ini masih belum dipastikan sebab sampai dengan saat ini, belum ada instruksi atau petunjuk lebih lanjut dari pimpinan.

"Kurang lebih ada 10 sekolah yang sudah mengusulkan perbaikan tersebut, tapi kita belum pastikan. Kita tunggu dulu petunjuk lebih lanjut," sampainya.

BACA JUGA:Retreat di Magelang, Bupati Kepahiang Zurdi Nata Sebut Pedoman Tentukan Kebijakan

Sebelumnya diberitakan bahwa, Anggaran proyek dan perjalanan dinas pejabat Kepahiang dipangkas, dampak pemangkasan APBD Rp 71 M. Anggaran Pemkab Kepahiang Provinsi Bengkulu, pada tahun 2025 ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 71 miliar oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sudah dipastikan akan ada banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan terdampak pengurangan anggaran, akibat dari pemangkasan ini.

Selanjutnya, anggaran di OPD mana saja yang akan dilakukan pemotongan? Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH mengatakan bahwa hal ini akan dipelajari terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang. Yang jelas, apabila nantinya ada sejumlah pos anggaran yang sifatnya tidak urgent atau mendesak, maka kemungkinan akan dilakukan pemotongan. Seperti misalnya, proyek infrastruktur yang bersumber dari DAK di Dinas PUPR, perjalanan dinas dan sejumlah anggaran lainnya. 

"Yang jelas terutama itu proyek infrastruktur DAK di Dinas PUPR, ada juga seperti perjalanan dinas dan lain-lainnya. Tapi terhadap hal itu, kita akan pelajari lebih dulu tentunya," demikian Sekkab Kepahiang.