PTPN VII Unit Talo-Pino di Bengkulu Dihukum Adat

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Senin , 17 Mar 2025 - 16:38

Masyarakat hukum adat saat melakukan ritual adat di depan kantor PT Perkebunan Nusantara VII perwakilan Bengkulu, Senin, 17 Maret 2025--GATOT/RK

Sementara itu, ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Serawai, Zemi Sipantri menyampaikan, selain ritual hukum adat yang dilakukan, perwakilan masyarakat adat Serawai yang mendatangi kantor PTPN VII di Kota Bengkulu juga mendesak agar penegak hukum membebaskan seorang pelajar SMKN 3 Seluma yang bernama Anton dan kakaknya Kayun yang dituduh telah mencuri sawit milik PTPN VII.

"Apa yang dicuri. Kalau pohonnya tumbuh di atas tanah kami sendiri. Ini jahat sekali. Apalagi kalau sampai diputuskan bahwa anak-anak kami mencuri di tanah neneknya sendiri," katanya.

Zemi menilai, tudingan yang telah dibuat oleh PTPN VII, merupakan bentuk kriminalisasi sekaligus intimidasi agar masyarakat adat Serawai yang bertahan di wilayah adatnya untuk tidak lagi menjaga tanah mereka. Padahal, sejak tahun 1987 ribuan hektar tanah di Seluma sudah diberikan negara kepada perusahaan, tapi tanpa proses persetujuan kepada masyarakat adat yang sudah jauh lebih dahulu mendiami tanah-tanah itu.

"Sebelumnya nenek-nenek kami yang diusir. Dan kini, kami para cucunya yang mengurus tanah leluhur kami malah dibilang penjahat. Jadi kami mendesak gubernur atau presiden tolong perhatikan nasib kami," ujarnya.

Senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Bengkulu Fahmi Arisandi, situasi saat ini yang terjadi di Pering Baru Seluma telah menjadi konflik laten yang kerap berulang karena tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk membantu menyelesaikannya.

"Padahal Seluma ini sudah punya Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, harusnya ini bisa jadi instrumen penyelesaian. Jangan cuma diam. Perusahaan juga harus hormati. Kalau tidak, ini akan ribut terus sepanjang waktu," kata Fahmi.

Ia menambahkan, kondisi yang ada bukan hanya terjadi di Seluma. Namun kondisi ketidakpedulian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat asli bisa jadi serupa di beberapa daerah lain.

Untuk itu, Fahmi mengingatkan kepada penegak hukum dan para pengambil kebijakan di Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu untuk berpegang pada ketentuan yang sudah dirumuskan, utamanya berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat dan pengakuan terhadap mereka.

"Makanya mengapa sampai ada ritual itu dilakukan, karena itulah bentuk hukum di masyarakat adat. Mereka tak mengenal Bui. Jadi kalau sampai ada yang dihukum dengan penjara. Saya pikir negara ini keterlaluan," ujarnya.

ptpn vii unit talo-pino di bengkulu dihukum adat                            radarkoran.com - pt perkebunan nusantara (ptpn) vii bengkulu unit talo-pino dihukum adat oleh masyarakat adat di bengkulu karena dinilai telah melakukan kejahatan berupa mencuri atau merampas hak masyarakat adat.
hukum adat tersebut dilakukan oleh belasan warga komunitas adat dari serawai semidang sakti yang ada di desa pering baru kabupaten seluma dengan menggelar ritual adat di depan kantor pt perkebunan nusantara vii perwakilan bengkulu pada senin pagi, 17 maret 2025.
salah satu perwakilan masyarakat adat bengkulu, tahardin, ritual adat khas serawai yang dilakukan pihaknya merupakan tradisi leluhur mereka. tradisi ini ditujukan untuk memberikan hukuman kepada siapa pun yang telah melakukan kejahatan berupa mencuri atau merampas hak orang lain.
"kami kenakan hukum adat kepada ptpn vii karena telah merampas tanah kami. dan ini terjadi sudah lebih 30 tahun," kata tahardin. 
dalam praktiknya, biasanya orang yang terkena hukuman adat akan diarak keliling kampung dan kepalanya di beri tajuak atau kalung yang sengaja dibuat dari untaian benda atau barang yang telah dicuri atau dirampas oleh pelakunya.
"jadi sebagai simbol kejahatan mereka. kami buatkan kalung dari segala tanaman yang pernah kami tanam sejak zaman nenek kami. dan itu dirampas oleh ptpn vii," ujar tahardin.
ditambahkan pia tulaini, seorang tokoh perempuan serawai yang ikut hadir dalam ritual mengatakan, pt pn vii sudah membuat masyarakat adat di pering baru kehilangan tanah dan kehidupan mereka. saat ini para perempuan kesulitan memenuhi pangan dan kebutuhan tanaman obat yang dahulu banyak di wilayah adat mereka. 
baca juga:walikota bengkulu izinkan asn mudik lebaran gunakan kendaraan dinas, syaratnya? 
"kondisi hutan saat ini semua habis berganti sawit. jangan harap bisa cari obat-obatan di hutan lagi," ujar perempuan yang juga berprofesi sebagai dukun melahirkan ini.
keluhan yang hampir sama disampaikan nahadin, tokoh masyarakat adat serawai di semidang sakti, ia mengaku sudah sejak 1800 nenek moyang mereka mendirikan kampung dengan nama mapadit yang terletak di hamparan tanah yang berada di dekat aliran sungai aiak peghing kanan dan aiak peghing kidau.
selama ini mereka berladang atau membuat umo daghat di daerah sungai landangan yang kini berada tak jauh dari desa pering baru. namun wilayah inilah yang kini kerap dituding oleh pt pn vii sebagai wilayah hak guna usaha (hgu) perkebunan mereka. 
"sisa tanaman kopi, bekas sawah, semua masih ada disana. jadi kurang bukti apalagi kalau itu bukan tanah leluhur kami. tapi masih dianggap milik pt," sesal nahadin.
nahadin menilai jika tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk menuduh mereka telah menduduki atau menguasai hgu perusahaan. justru pihak ptpn yang melakukan hal yang mereka tuduhkan. 
"jangan pernah tuduh kami maling. mereka yang sebenarnya merampas tanah dan wilayah masyarakat adat serawai," tegasnya.
sementara itu, ketua pengurus daerah aliansi masyarakat adat nusantara (aman) tana serawai, zemi sipantri menyampaikan, selain ritual hukum adat yang dilakukan, perwakilan masyarakat adat serawai yang mendatangi kantor ptpn vii di kota bengkulu juga mendesak agar penegak hukum membebaskan seorang pelajar smkn 3 seluma yang bernama anton dan kakaknya kayun yang dituduh telah mencuri sawit milik ptpn vii.
"apa yang dicuri. kalau pohonnya tumbuh di atas tanah kami sendiri. ini jahat sekali. apalagi kalau sampai diputuskan bahwa anak-anak kami mencuri di tanah neneknya sendiri," katanya.
zemi menilai, tudingan yang telah dibuat oleh ptpn vii, merupakan bentuk kriminalisasi sekaligus intimidasi agar masyarakat adat serawai yang bertahan di wilayah adatnya untuk tidak lagi menjaga tanah mereka. padahal, sejak tahun 1987 ribuan hektar tanah di seluma sudah diberikan negara kepada perusahaan, tapi tanpa proses persetujuan kepada masyarakat adat yang sudah jauh lebih dahulu mendiami tanah-tanah itu.
"sebelumnya nenek-nenek kami yang diusir. dan kini, kami para cucunya yang mengurus tanah leluhur kami malah dibilang penjahat. jadi kami mendesak gubernur atau presiden tolong perhatikan nasib kami," ujarnya.
senada disampaikan ketua pengurus harian wilayah aman bengkulu fahmi arisandi, situasi saat ini yang terjadi di pering baru seluma telah menjadi konflik laten yang kerap berulang karena tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk membantu menyelesaikannya.
"padahal seluma ini sudah punya perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, harusnya ini bisa jadi instrumen penyelesaian. jangan cuma diam. perusahaan juga harus hormati. kalau tidak, ini akan ribut terus sepanjang waktu," kata fahmi.
ia menambahkan, kondisi yang ada bukan hanya terjadi di seluma. namun kondisi ketidakpedulian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat asli bisa jadi serupa di beberapa daerah lain. 
untuk itu, fahmi mengingatkan kepada penegak hukum dan para pengambil kebijakan di kabupaten seluma dan provinsi bengkulu untuk berpegang pada ketentuan yang sudah dirumuskan, utamanya berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat dan pengakuan terhadap mereka.
"makanya mengapa sampai ada ritual itu dilakukan, karena itulah bentuk hukum di masyarakat adat. mereka tak mengenal bui. jadi kalau sampai ada yang dihukum dengan penjara. saya pikir negara ini keterlaluan," ujarnya.