Kebutuhan Guru Masih Tinggi, Terhambat Belanja Pegawai hingga Alokasi Formasi

Radarkepahiang.bacakoran.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu menyebut kebutuhan guru di wilayah Bengkulu masih sangat tinggi.

Dengan demikian pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai masih sangat perlu dilakukan untuk mengakomodir kekurangan guru tersebut.

"Kita memang kekurangan guru, dari jumlah guru yang ada ini kita masih kurang lebih kurang sekitar 2000-an guru," ungkap Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, Saidirman.

Disisi lain, dalam pengadaan ASN tersebut memiliki kendala. Terutama terkait dengan penganggaran gaji pegawai yang ada. Hal ini mengingat 42 persen penganggaran dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 dialokasikan untuk pos belanja pegawai.

Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan pertimbangan dan pengendalian dalam pengusulan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

Belanja pegawai ini sendiri sejak beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian dari pemerintah pusat, mengingat ketentuan yang ada dari pihak kementerian jika belanja pegawai pemerintah daerah maksimal 30 persen dari APBD yang ada.

"Pemerintah provinsi itu belanja pegawainya sudah melebihi target yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Ketentuannya itu 30 persen dari APBD itu untuk gaji pegawai, sementara kita sudah mencapai angka 42 persen, ini sanksi dari kementerian dan kita memertimbangkan itu untuk pengadaan ASN," tutur Saidirman.

Selain persoalan anggaran untuk belanja pegawai yang telah melebihi ketentuan, Saidirman menyebut formasi pengadaan pegawai juga menjadi perhatian penting yang menjadi persoalan yang dihadapi selama ini.

BACA JUGA:Penempatan PPPK Tendik Melihat Skala Prioritas Kebutuhan Sekolah 

Seperti halnya banyak formasi yang tidak mampu dipenuhi pemerintah dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan/pelamar di daerah, dan persoalan lainnya.

Dalam persoalan formasi pengadaan ASN ini, terbaru forum asosiasi PTT (Pegawai Tidak Tetap) tenaga administrasi sekolah juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat mengusulkan ke pemerintah pusat sehingga mampu mengakomodir kuota pengadaan PPPK atau CPNS tenaga administrasi sekolah tingkat SMA/SMK/SLB se-Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang selama ini tidak terakomodir.

Setidaknya ada sekitar 1.560 PTT tenaga administrasi sekolah baik negeri dan swasta yang berharap dapat diakomodir formasi pengadaan ASN di tahun 2024. Serta dimasukkan dalam pengusulan sebelum ditutup pada 31 Januari 2024 mendatang (sesuai ketentuan kemenpan-RB). 

Terkait hal ini, Saidirman menyebut aspirasi yang disampaikan oleh para guru PTT tersebut tetap akan disampaikan pada usulan pengadaan ASN. 

Pihaknya berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai permasalahan tersebut. Diharapkan para guru tersebut bisa diakomodir, dengan persyaratan tertentu.