Adanya Penurunan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan, BPKP Diminta Kawal Pemda di Bengkulu

Radarkoran.com - Kinerja pengelolaan keuangan dibeberapa Pemerintah Daerah (Pemda) dalam wilayah Bengkulu mengalami penurunan ditahun 2024 lalu. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. 

Menyikapi hal ini, Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk turut mengawal berbagai program pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar kinerja Pemda dapat dioptimalkan dengan baik. 

"Kita minta BPKP untuk mengawal kinerja Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga benar-benar berada di jalur yang tepat, baik dari sisi penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan," kata Gubernur, Helmi Hasan baru-baru ini. 

Lebih jauh dikatakan Gubernur Helmi, beberapa pemerintah daerah yang perlu menjadi perhatian seperti Kabupaten Bengkulu Utara yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Begitu juga untuk Kabupaten Kepahiang dan Kaur yang masih mendapat predikat WDP atas pengelolaan keuangan di tahun anggaran 2024. 

BACA JUGA: Ribuan Masyarakat Bengkulu Meriahkan Car Free Day HUT Bhayangkara ke-79

BACA JUGA:Seluruh Jalan Provinsi Ditargetkan Mulus Dalam 3 Tahun

"Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi dan BPKP agar ke depan seluruh daerah bisa meraih opini WTP tanpa catatan," imbuhnya.

Dengan adanya persoalan yang ada, Gubernur Helmi berharap pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat membantu Pemprov Bengkulu dalam menindaklanjuti berbagai catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita harap BPKP Perwakilan Bengkulu bisa bersinergi dengan Satgassus (Satuan Tugas Khusus) yang sudah dibentuk," ujarnya.