Kurun Waktu 6 Bulan, DP3AP2KB Catat 5 Kasus Kekerasan Seksual Anak

Reporter: Eko Hatmono |

Editor: Eko Hatmono |

Senin , 07 Jul 2025 - 16:44

Kasus kekerasan seksual anak--FOTO/ILUSTRASI

kurun waktu 6 bulan, dp3ap2kb catat 5 kasus kekerasan seksual anak                             radarkoran.com - terhitung januari hingga juni 2025, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dp3ap2kb) kabupaten lebong mencatat ada lima kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur. data tersebut diperoleh dari laporan masyarakat yang masuk ke uptd perlindungan perempuan dan anak.
plt kepala dp3ap2kb lebong, desperawati se, menegaskan bahwa kelima kasus tersebut merupakan kasus asusila yang dialami anak berusia antara 12 hingga 17 tahun.
ia menyebut angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024 lalu, yang mencatat 14 kasus, terdiri dari 12 kasus anak di bawah umur dan 2 kasus kekerasan pada perempuan dewasa.
"pada semester pertama tahun ini kami menerima laporan lima kasus kekerasan terhadap anak. kasus-kasus ini mayoritas adalah pencabulan, persetubuhan, hingga eksploitasi seksual," kata desperawati.
menurutnya tingginya kerentanan anak terhadap tindak kekerasan seksual perlu menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya orang tua. ia mengimbau agar para orang tua meningkatkan pengawasan anak-anaknya, termasuk dalam aktivitas penggunaan media sosial dan pergaulan di lingkungan sekitar.
"kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sepele dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. karena ini menyangkut masa depan anak, serta termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang," tegasnya.
dp3ap2kb bersama pihak terkait terus berupaya menekan angka kekerasan seksual dengan berbagai program, di antaranya sosialisasi dan edukasi di sekolah dan desa mengenai perlindungan anak, literasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan peran satuan tugas perlindungan anak di tingkat desa.
selain itu, dp3ap2kb juga menggandeng puskesmas, kepolisian, tokoh masyarakat, dan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. 
baca juga: keran pencairan dana kelurahan tahap i tahun 2025 dibuka
baca juga:loloskan 4 capaskibraka provinsi, kesbangpol umumkan 38 capaskibraka kabupaten
"kami berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama," tambahnya.
tidak hanya langkah pencegahan, dp3ap2kb juga menyiapkan penanganan komprehensif melalui uptd ppa yang menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, hingga medis bagi korban kekerasan. termasuk memfasilitasi akses bantuan hukum, perlindungan saksi, hingga layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan.
desperawati menjelaskan bahwa evaluasi dan monitoring juga dilakukan secara rutin melalui sistem digital pelaporan kekerasan, sehingga data dapat lebih cepat diverifikasi dan ditindaklanjuti.
selain itu, audit sosial terhadap sistem perlindungan anak di tingkat desa juga terus dilakukan untuk memetakan potensi kerentanan dan memperbaiki sistem perlindungan yang ada.
"kami berharap seluruh masyarakat, khususnya orang tua, bisa lebih terbuka berkomunikasi dengan anak, memberikan pendidikan seksual dasar agar anak memahami hak-haknya, dan segera melaporkan jika ada tanda-tanda kekerasan," ujarnya.
desperawati menegaskan, jangan sampai ada lagi korban yang dirugikan hanya karena orang tua atau lingkungan sekitar memilih menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan tanpa proses hukum.
"kami berharap masyarakat bersama pemerintah, sekolah, dan seluruh unsur terkait dapat bergandengan tangan untuk melindungi anak-anak kita agar tumbuh sehat, aman, dan berdaya," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 8 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan